Page 160 - Buku Paket Kelas 12 Agama Katolik

a. Krisis Etika Politik
Etika Politik di Indonesia masih carut marut. Politik hanya dipahami secara pragmatis sebagai sarana untuk mencari kekuasaan dan kekayaan bagi pribadi-pribadi dan golongan sendiri. Politik yang berkembang saat ini, khususnya oleh partai politik lebih bersifat transaksional yaitu untuk membagi-bagi kekuasaan dan berujung pada praktik politik uang. Banyak kepala daerah dan para pejabat lembaga negara lainnya, baik eksekutif, legislatif, dan yudislatif (polisi, jaksa, hakim) kini berurusan dengan KPK karena terlibat kasus korupsi yang tentu saja merugikan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat.
b. Krisis Ekonomi.
Masyarakat Indonesia kini masih dilanda krisis ekonomi. Banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, padahal Indonesia sendiri dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Dengan berkembangnya neoliberalisme saat ini, orang kaya akan semakin kaya, dan orang miskin akan semakin miskin. Orang miskin, bahkan para pedagang kecil atau menengah sekalipun, tidak akan pernah mampu bersaing dengan para pedagang besar atau orang- orang kaya.
c. Merebaknya aliran fundamentalisme radikal
Kini merebak berbagai aliran fundamental radikal di Indonesia. Fundamentalisme itu pandangan yang berpusat pada diri manusia, sehingga manusia menjadi tolok ukurnya. Karena itu fundamentalisme prinsipnya “menutup diri” terhadap kebenaran dari paham di luar dirinya. Akhirnya fundamentalisme dapat berakhir pada arogansi terhadap orang lain, kekerasan demi mencapai tujuannya sendiri. Fundamentalisme radikal tidak hanya terbatas pada aliran agama tertentu, tetapi juga pada suku bahkan daerah. Setelah diberlakukan sistem otonomi daerah dan otonomi khusus, tampaknya terjadi gerakan daerahisme. Mereka berusaha menolak dan bahkan “mengusir” orang dari daerah lain, khususnya dalam urusan pejabat pemerintahan, atau pengangkatan PNS dengan istilah mengutamakan putra daerah.
d. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia
Dalam berbagai kasus penegakan hukum baik perdata maupun pidana, banyak terjadi ketidakadilan. Keadilan hukum hanya tajam untuk orang di bawah tetapi tumpul untuk orang yang di atas. Artinya, bahwa keadilan hukum di lembaga peradilan hanya diberlakukan bagi masyarakat kecil yang lemah secara ekonomi, karena mereka tidak
154
Kelas XII SMA/SMK