Page 69 - Buku Paket Kelas 8 PPKn
P. 69

         PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR
Perubahan Pasal-Pasal
  Usul perubahan diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR [Pasal 37 (1)****]
Diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya
[Pasal 37 (2)****]
MPR
Sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR [Pasal 37 (3)****]
Putusan dilakukan dengan persetujuan sekurang- kurangnya 50% +1 anggota dari seluruh anggota MPR [Pasal 37 (4)****]
     Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan
[Pasal 37 (5)****]
Sumber: Bahan Sosialisasi MPR RI Tahun 2012 Gambar 3.2 Perubahan UUD 1945
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Ketika MPRS dan MPR masih berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara salah satu produk hukum MPR adalah Ketetapan MPR. Ketetapan MPR adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan ke luar majelis. Mengikat ke dalam berarti mengikat kepada seluruh anggota majelis. Mengikat ke luar berarti setiap warga negara, lembaga masyarakat dan lembaga negara terikat oleh Ketetapan MPR.
 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
59
        



















































































   67   68   69   70   71