Page 106 - MODUL KEWARGANEGARAAN

dalam negara hukum terwujud dalam bentuk

penormaan hak tersebut dalam konstitusi dan
undang-undang dan untuk selanjutnya
penegakannya melalui badan-badan peradilan

sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan
yang bebas dan merdeka, artinya terlepas dari

pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung
dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-
undang kedudukan para hakim. Salah satu ciri

negara hukum ialah terdapat suatu kemerdekaan
hakim yang bebas dan tidak dipengaruhi oleh

kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif.
Kebebasan hakim tidak harus diartikan bahwa
hakim dapat melakukan yang sewenang-wenang
terhadap suatu perkara yang diperiksanya, akan

tetapi hakim tetap terikat pada hukum. Konstitusi
melarang campur tangan pihak eksekutif ataupun

legislatif terhadap kekuasaan kehakiman, bahkan
pihak atasan langsung dari hakim yang
bersangkutan pun, tidak mempunyai kewenangan

untuk memengaruhi atau mendikte kehendaknya
kepada hakim bawahan.
Mengenai asas perlindungan, dalam setiap

konstitusi dimuat ketentuan yang menjamin HAM.
Ketentuan tersebut antara lain:
1. Kebebasan berserikat dan berkumpul;

2. Kebebasan mengeluarkan pikiran baik lisan dan
tulisan;

3. Hak bekerja dan penghidupan yang layak;
4. Kebebasan beragama;
5. Hak untuk ikut mempertahankan negara; dan

6. Hak lain-lain dalam pasal-pasal tentang hak asasi
manusia.

MODUL KEWARGANEGARAAN
[99]