Page 161 - LKPD Ekonomi Kelas XI Semester 1
P. 161

Kegiatan Diskusi




                  Bacalah artikel di bawah ini


                              BI: Cetak Uang Bukan Kebijakan Moneter Yang Prudent



                         Marketnews.id  Bank  Indonesia  (BI)  menegaskan,  tidak  akan  memenuhi  tuntutan  dari
                  berbagai  pihak  khususnya  DPR  RI  yang  ingin  BI  mencetak  uang  sendiri  untuk  membiayai

                  penangangan wabah corona. Uang tersebut termasuk untuk mendanai pemulihan perekonomian
                  nasional. Hal itu karena tugas pokok dan fungsi BI adalah melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah

                  dan juga menjaga tingkat inflasi. Apabila dipaksa melakukan pencetakan uang dalam skala yang

                  besar tanpa melalui mekanisme yang berlaku merupakan hal yang tidak lazim. Gubernur BI, Perry
                  Warjiyo, mengatakan bahwa BI tidak bisa langsung mengedarkan uang secara langsung kepada

                  masyarakat  sebab  fungsi  ini  hanya  bisa  dilakukan  oleh  lembaga  pembiayaan  atau  Pemerintah.

                  Fungsi BI murni untuk stabilisasi moneter sehingga setiap kebutuhan uang yang beredar harus atas
                  koordinasi dengan Kementerian Keuangan.

                         Menurut Perry, usulan dari berbagai pihak agar BI segera melakukan pencetakan uang saat
                  ini sangat menyesatkan masyarakat dan bahkan membuat publik bingung.

                  “Cetak uang itu tidak sejalan dengan praktik kebijakan moneter yang prudent. Jadi supaya tidak
                  menambah kebingungan masyarakat, maka masyarakat harus kita berikan pemahaman. Pandangan

                  itu bukan kebijakan moneter yang lazim dilakukan Bank Central dan itu tidak akan dilakukan BI,”

                  kata Perry dalam pers breafing secara virtual, Rabu (6/5).
                  Dijelaskannya peran yang bisa dilakukan BI untuk membantu memenuhi kebutuhan uang di tengah

                  kebutuhan masyarakat yang meningkat akibat pandemi wabah corona adalah dengan mengucurkan
                  likuiditas atau quantitative easing dan juga operasi moneter.

                         BI  baru  akan  melakukan  pencetakan  uang  ketika  ada  kesepakatan  dengan  Kementerian
                  Keuangan  dan  di  saat  likuiditas  sudah  tidak  mampu  memenuhi.  Namun  dalam  hal  pencetakan

                  sendiri harus memenuhi kaidah dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan perundang-undangan.

                  Perry menambahkan hingga awal Mei 2020 ini injeksi likuiditas yang telah dilakukan BI kepada
                  perbankan sudah mencapai Rp503,8 triliun. Jumlah ini terdiri dari Rp386 triliun yang dikucurkan

                  pada periode Januari – April 2020 dan tambahan sebesar Rp117,8 triliun yang dilakukan pada Mei

                  2020.
                         Secara  detail  injeksi  likuiditas  yang  mencapai  Rp386  triliun  ini  dikucurkan  melalui

                  transmisi pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dari pasar sekunder senilai Rp166,2 triliun, term
                  repo perbankan sebesar Rp137,1 triliun, FX Swap sebesar Rp29,7 triliun dan penurunan Giro Wajib

                  Minimum  (GWM)  rupiah  periode  Januari  –  April  2020  sebesar  Rp53  triliun.  Sedangkan
                  quantitative easing yang dilakukan pada awal Mei 2020 dengan nilai Rp117,8 triliun tersebut terdiri

                  ditransmisikan  melalui  penurunan  GWM  sebesar  Rp102  triliun.  Kemudian  tidak  mengenakan

                  kewajiban tambahan giro bagi yang tidak memenuhi RIM (rasio intermediasi makroprudensial)
                  sebesar Rp15,8 triliun. Dengan intervensi BI yang sudah mengucurkan likuiditas besar tersebut



                                                                                          EKONOMI KELAS XI | 157
   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166