Page 33 - E-Modul Norma dan UUD NRI Tahun 1945
P. 33

c. Norma kesopanan
                              Norma sosial atau kesopanan bersumber dari tata krama atau kebiasaan
                       masyarakat.. Norma kesopanan berawal dari hubungan yang terjadi antar manusia
                       yang kemudian membentuk aturan-aturan yang disepakati bersama. Norma kesopanan
                       dalam masyarakat memuat aturan tentang pergaulan masyarakat, antara lain terlihat
                       dalam tata cara berpakaian, tata cara berbicara, tata cara berperilaku terhadap orang
                       lain, tata cara bertamu ke rumah orang lain, tata cara menyapa orang lain, dan
                       sebagainya
                       d. Norma hukum
                              Norma hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam
                       kehidupan bernegara. Norma ini dibuat oleh pemerintah atau badan-badan resmi
                       negara dan bersifat tegas serta memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma
                       hukum harus ditaati oleh masyarakat. Norma hukum juga mengatur kehidupan
                       lainnya, seperti larangan melakukan tindak kejahatan dan pelanggaran, serta larangan
                       melakukan korupsi.
                   4.  Dalam mewujudkan tegaknya hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari, setiap
                       orang  perlu  mematuhi  seluruh  norma  yang  berlaku.  Baik  norma  agama,  norma
                       kesusilaan, norma kesopanan, maupun juga norma hukum. Dengan mematuhi norma-
                       norma itu, pemenuhan hak dan kewajiban akan lebih mudah dilakukan.Pemenuhan hak
                       dan kewajiban tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.
                   5.  Pada amendemen pertama yang membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden
                       menjadi  maksimal  dua  kali  masa  jabatan  atau  paling  lama  selama  10  tahun.  Pada
                       amendemen  kedua  ditegaskan  bahwa  masyarakat  memilih  secara  langsung  para
                       wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rakyat juga bisa memilih presiden dan
                       wakil  presiden  secara  langsung..  Amendemen  keempat  UUD  NRI  Tahun  1945
                       pemerintah diwajibkan untuk menyediakan anggaran pendidikan paling sedikit harus
                       20 persen dari anggaran  negara. Hal  ini dimaksudkan untuk  meningkatkan kualitas
                       pendidikan bagi masyarakat.



                 C. Kriteria Penilaian


                 I.  Skor Untuk Nilai Tugas

                     No. Soal       Skor               Keterangan

                     1                     2,00
                     2                     2,00
                                                        Apabila dijawab dengan benar dan tepat
                     3                     2,00

                     4                     2,00



               Modul Norma Dan UUD NRI Tahun 1945 Kelas VII SMP                                                                 28
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38