Page 105 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JULI 2021
P. 105
KEMNAKER AKUI ADA PERUSAHAAN NONESENSIAL OPERASI 100 PERSEN
Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) mengakui masih ada perusahaan
nonesensial dan esensial yang bandel dan memberlakukan kerja dari kantor ( Work From Office
/ WFO ) 100 persen selama PPKM Darurat.
Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja, Haiyani Rumondang mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah
dan memperketat pengawasan PPKM Darurat.
Lihat Juga : EDUKASI KEUANGAN Tips Atur Keuangan Jika PPKM Darurat Diperpanjang
"Kemnaker sudah intensif berkoordinasi dengan daerah terkait hasil pengawasan pelaksanaan
PPKM Darurat ini, memang disinyalir masih ada perusahaan nonesensial dan esensial masih WFO
100 persen," kata Haiyani kepada CNNIndonesia.com , Sabtu (17/7).
Haiyani menyebut informasi yang dibeberkan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
bahwa masih banyak perusahaan yang melanggar aturan PPKM Darurat menjadi perhatian
Kemnaker guna mencegah meluasnya penyebaran Covid-19.
Menurutnya, pengawasan Kemnaker terhadap pelaksanaan PPKM Darurat mengacu pada
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat Covid-19 di Wilayah Jawa
dan Bali.
Dalam aturan itu, sektor esensial dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen untuk
lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Sementara, sektor esensial yang
berhubungan dengan pelayanan administrasi dan perkantoran hanya boleh beroperasi 25
persen.
Lihat Juga : BI Catat Aliran Modal Asing Masuk Rp7,55 T Pekan Ini Lalu, perusahaan di sektor
kritikal dapat beroperasi 100 persen staf tanpa ada pengecualian. Jika ada pelaku usaha yang
tidak melaksanakan ketentuan ini, maka akan dikenakan sanksi administratif sampai dengan
penutupan usaha sesuai peraturan perundang-undangan.
Haiyani berjanji akan meningkatkan pengawasan dengan Satgas Penanganan Covid-19, serta
kementerian/lembaga dan daerah termasuk serikat buruh untuk memberikan informasi dini,
sosialisasi termasuk penegakan hukum pelaksanaan PPKM Darurat.
"Tentu kami perlu berkoordinasi dengan KSPI untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan
PPKM Darurat ini demi keselamatan jiwa manusia termasuk jiwa pekerja/buruh," ujarnya.
Lebih jauh, ia menyebut buruh yang terpapar Covid-19 harus diberikan hak-haknya selama
menjalani isolasi dan pengobatan. Ketentuan mengacu pada Surat Edaran Menaker Nomor
M/3/HK.04/III/2020 dan untuk meningkatkan pelindungan terhadap pekerja/buruh juga harus
mengacu pada Surat Edaran Menaker Nomor M/9/HK.04/VII/2021.
Lihat Juga : Pengusaha Kadin Prihatin Kasus Covid Tembus 56 Ribu per Hari Terkait pengupahan
buruh selama PPKM Darurat, Haiyani mengatakan harus dilakukan diskusi bipartit antara
pengusaha dan buruh. Menyebut situasi darurat menimpa semua pihak, Haiyani menilai
pengupahan harus didiskusikan dengan itikad baik kedua pihak.
"Tentu semua pihak harus menyadari, pandemi ini merupakan masalah bersama dan harus
diselesaikan bersama-sama melalui kesepakatan bersama secara tertulis," katanya.
104
