Page 116 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JULI 2021

19 disebutkan, penyesuaian besaran upah sebagai dampak PPKM Darurat harus didasari
kesepakatan tertulis. “Serta hasil dialog bipartit antara pekerja dan perusahaan."
Pabrik bisa tutup

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma
Gita Wirawasta keberatan karena selama ini perusahaan sudah menerapkan protokol kesehatan.
“Kami di hulu, tenaganya sebetulnya sudah nggak banyak. Mungkin per seratus meter hanya
ada 10 pekerja karena mesin kami besar-besar,” katanya kepada Lokadata.id, Jumat
(16/7/2021).

Selain itu, selama PPKM darurat APSyFI telah menuruti aturan pemerintah bagi sektor esensial.
Dalam ketentuan itu, pekerja di sektor esensial bisa beroperasi dengan maksimal 50 persen staf
di fasilitas produksi. Namun, Redma mengatakan ada perbedaan antara aturan pemerintah
tersebut dengan implementasinya.

Dalam implementasinya, pengurangan karyawan sebanyak 50 persen ternyata diterapkan per
shift. Alhasil, perusahaannya pernah kena sidak Satgas Covid-19. “Jadi kita running 24 jam yang
terdiri dari 3 shift. Dari pembagian itu, sebenarnya staf yang bekerja hanya 30 persen," kata
Redma.

Namun, pola kerja itu dianggap keliru. Perusahaannya harus menguranginya jadi separuhnya.
Perusahaannya hanya boleh mempekerjakan 15 persen karyawan setiap shift-nya. Akibatnya
ada 1-2 line shift yang mati. Shift malam juga dilarang, sehingga hilang lagi 1 shift. "Kalau nanti
dikurangi lagi, pengaruhnya ke tingkat produksi.”
Padahal, butuh satu minggu untuk mematikan mesin polimerisasi yang ada di pabrik pemintal
benang. Mematikannya juga butuh waktu bertahap. Dengan demikian, katanya, satu shift yang
hilang akan mengganggu kerja mesin polimerisasi di pabrik.

“Kita itu mengolah chemical menjadi serat dan benang. Mematikan mesinnya itu harus sedikit-
sedikit dan lama. Jadi kalau shift malamnya hilang, itu sama saja dengan mematikan mesin
secara full selama PPKM Darurat,” kata Redma.

Ia menambahkan sudah ada pekerja di sektor ini yang dirumahkan dan upahnya masih dibayar.
Saat ini, APSyFI sedang mengajukan kompensasi kepada pemerintah agar memberikan subsidi
kepada para pekerja yang dirumahkan. Selain itu, Ia juga hendak meminta agar tak dibebani
bunga bank selama perusahaannya tutup total.

“Kalau PPKM Darurat diperpanjang akan ada kemungkinan pabrik tutup. Yang di sektor hilir saja
sudah susah distribusinya karena market untuk jualan baju ditutup. Padahal, stok masih banyak,”
kata dia.

Bisa kurangi produksi

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik (Inaplas) Fajar Budiyono
mengatakan, saat ini kantor Inaplas yang berada di Jakarta sudah menerapkan 90 persen
bekerja dari rumah selama tiga pekan. “Tinggal 10 persen seperti data dan monitoring security
yang bekerja di kantor,” katanya kepada Lokadata.id.

Sementara itu, jumlah karyawan yang bekerja di kantor hanya sebesar 25 persen, terutama di
bagian administrasi. Di tempat kerja pun, jarak sudah diatur dengan pelaksanaan protokol
kesehatan yang ketat. Perusahaan bahkan menyediakan fasilitas antar-jemput pekerja untuk
menekan laju penularan virus.

115