Page 149 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JULI 2021
P. 149
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker dan K3) melakukan
masifikasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) online sebagai salah satu upaya
Kemnaker untuk menambah jumlah perusahaan yang melakukan WLKP secara online. Masifikasi
WLKP secara online ini dilakukan karena hingga saat ini, jumlah perusahaan yang menyampaikan
WLKP online melalui Sisnaker belum sesuai harapan.
KEMNAKER LAKUKAN MASIFIKASI WLKP ONLINE
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker dan K3) melakukan
masifikasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) online sebagai salah satu upaya
Kemnaker untuk menambah jumlah perusahaan yang melakukan WLKP secara online.
Masifikasi WLKP secara online ini dilakukan karena hingga saat ini, jumlah perusahaan yang
menyampaikan WLKP online melalui Sisnaker belum sesuai harapan.
"Kami akan masifikasi WLKP online melalui program yang telah diluncurkan oleh Kemnaker
adalah penyebaran informasi melalui video digital dan advetorial," kata Dirjen Binwasnaker dan
K3, Haiyani Rumondang melalui Siaran Pes yang diterima RRI, Jumat (16/7/2021).
Menurut Haiyani, video digital dan advertorial tersebut akan ditampilkan di beberapa media
online yang telah dipilih oleh Kemnaker, juga di platform Media sosial Facebook dan Instagram.
Video himbauan WLKP Online yang disampaikan oleh Menaker, akan ditayangkan di beberapa
titik Videotron di wilayah Jabodetabek yang sudah ditentukan
"Sedangkan video tutorial WLKP Online akan disunting ke dalam aplikasi sistem Ketenagakerjaan
untuk mempermudah stakeholder mendaftarkan dan melaporkan WLKP Online ke dalam sistem,"
jelasnya.
Haiyani menjelaskan berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor
Ketenagakerjaan (WLK) setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk melaporkan secara tertulis
pada saat mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan
perusahaan.
"Perusahaan wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis, mengenai ketenagakerjaan kepada
Menteri atau Pejabat yang telah ditunjuk," ujarnya.
Haiyani mengatakan dengan melakukan WLK secara teratur, maka perusahaan dapat melihat
indikasi apakah program kesejahteraan karyawan sudah tercapai. Hal ini karena sebelum WLK
diterima dan disahkan, ada syarat-syarat terkait program kesejahteraan karyawan di perusahaan
yang harus dilengkapi oleh perusahaan.
"Misalnya apakah perusahaan sudah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan
dan Jaminan Sosial Dalam Hubungan Kerja di Luar Jam Kerja (JSHK). Itulah mengapa Wajib
Lapor Perusahaan Online dapat menjadi indikator apakah perusahaan telah melaksanakan
program kesejahteraan bagi karyawan secara baik," tuturnya.
Dirjen Haiyani menegaskam sesuai pasal 10 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1981, bagi perusahaan
yang belum atau lalai mendaftar WLKP secara online, akan dikenakan sanksi kurungan selama-
lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp1juta.
148
