Page 145 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 OKTOBER 2019
P. 145
perda jaminan pesangon dimasukkan dan dibahas prolegda melibatkan elemen
buruh Jatim.
"Nanti pada peringatan Hari Buruh akan jadi hadiah, tapi kalau itu selesainya 2019.
Kalau tidak tunggu tunggu 2020. Ini bukan persoalan susah. Ayo dirancang
akademiknya, rancang perdanya dan DPRD Jatim akan mengesahkannya," katanya.
Kedua adalah sepakat antara DPRD Jatim, Pemprov Jatim dan elemen buruh di
Jatim untuk melakukan audiensi dengan Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta.
"Kita akan diskusikan tentang UU N0 13 tahun 2013, nanti sampaikan itu. Kami
bersama Kapolda dan perwakilan Pemrov Jatim akan mengawal sampai ke Jakarta.
Nanti berangkat, naik bus bersama, tapi biayanya masing-masing," ujarnya.
Ketiga adalah sepakat mengadakan rapat jejak dengar pendapat membahas tentang
disparitas upah oleh DPRD Jatim, Pemprov Jatim, pemkot serta pemkab di bulan
Oktober ini.
"Kami juga dapat banyak keluhan elemen buruh di kabupaten atau kota,
disparitasnya terlalu tinggi," kata Kusnadi.
Terakhir adalah sepakat segera membentuk BPRS atau Badan Pengawas Rumah
Sakit, selambat - lambatnya 2020. "Saya selaku Ketua DPRD Provinsi Jatim, yang
menandatangani dan seizin semua anggota DPRD Jatim," ujarnya.
Page 144 of 161.
