Page 155 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 OKTOBER 2019
P. 155
GARTEKS KSBSI, FSPM, GASPERMINDO, GOBSI, KSN, SP KEP KSPI, KSPN dan PPMI.
Koordinator ABJ Ajat Sudrajat menyampaikan sedikitnya 4.500 buruh akan ikut
dalam aksi tersebut. "ABJ dengan sangat terpaksa kembali turun ke jalan untuk
menyampaikan aspirasi terkait masalah ketenagakerjaan yang berkaitan dengan
kepentingan buruh," kata Ajat.
Dalam aksi itu para buruh mengusung sejumlah tuntutan, di antaranya, menolak
revisi Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, menuntut
dihapuskannya PP 78 tahun 2015 tentang sistem pengupahan dan menolak
kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Adapun terkait dengan isu lokal Jawa Barat, Ajat menyebut rekan-rekan buruh
menyuarakan penolakan terhadap sistem pemagangan dan penolakan terhadap
upah murah. Karena hal itu, lanjut Ajat, berkaitan dengan upah minimum di Jawa
Barat tahun 2020 dan dampak dari program Citarum Harum.
Karena itu, Ajat bersama aliansi buruh mendorong dan meminta DPRD serta
Gubernur Jabar untuk membuat Perda tentang ketenagakerjaan yang lebih baik
agar bisa melindungi dan mengedepankan kepentingan buruh serta pengusaha. Ajat
menilai Perda yang saat ini ada tidak lebih baik ketimbang Undang-Undang yang
ada sebelumnya.
"Bahwa gubernur telah menyatakan pencabutan terhadap Pergub No 54 Tahun
2018 tentang Tata Cara Penetapan dan Pelaksanaan Upah Minimum di Provinsi
Jawa Barat, namun demikian secara tertulis atau resmi ternyata pencabutan itu
tidak ada. Pergub tersebut sudah tidak relevan untuk diberlakukan
pascadikeluarkannya Permenaker No 15 2018 tentang upah minimum," ujarnya.
(Ananda Gabriel).
Page 154 of 161.
