Page 154 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021
P. 154
Berdasarkan hasil pemanggilan dan pemeriksaan, menurutnya, tidak semua perusahaan yang
diadukan murni bermasalah dengan pembayaran THR. Ada juga yang berkaitan dengan
perselisihan industrial, sehingga tidak bisa prosesnya langsung tuntas karena ada yang berujung
hingga ke pengadilan.
"Sampai saat ini, terdapat 5 perusahaan yang direkomendasikan sanksi administratif," kata
Haiyani dalam Peluncuran Posko THR 2021 secara virtual, Senin (19/4).
Dia mengatakan, rekomendasi tersebut dikeluarkan pengawas sesuai dengan hasil pemeriksaan.
Kemudian, rekomendasi itu disampaikan ke gubernur, wali kota, bupati, atau instansi yang
mengeluarkan izin perusahaan tersebut.
Adapun sanksi administrasi yang bakal diberikan ke 5 perusahaan penunggak THR tahun lalu itu
bisa sampai ke pembekuan izin usaha. Hal ini sesuai dengan perubahan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan atas revisi PP Nomor 78 Tahun 2015.
Dalam PP Nomor 78 Tahun 2015, sanksi administratif yang diberikan hanya berupa teguran
tertulis hingga pembatasan sebagian atau seluruh kegiatan usaha. Namun, di PP 36/2021 yang
merupakan turunan dari UU Cipta Kerja, izin usaha penunggak THR bisa dicabut.
"(Dengan adanya) PP 36, sekarang (sanksi) bertambah dengan penghentian sementara atau
seluruh alat produksi usaha dan pembekuan kegiatan usaha," katanya.
Haiyani menegaskan, pihaknya terus memantau penegakkan sanksi ini yang akan dilakukan oleh
instansi terkait, bisa oleh gubernur, wali kota, atau bupati.
153
