Page 188 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021
P. 188
"Meskipun begitu, pemerintah memberikan sedikit kelonggaran bagi perusahaan yang
terdampak pandemi Covid-19 dan tidak dapat membayar THR sesuai ketentuan pemerintah."
"Kelonggaran berupa maksimal pembayaran THR pada H-1 Lebaran dengan ketentuan
pengusaha wajib melakukan dialog dengan pekerja dan menunjukan laporan keuangan secara
transparan," kata Ida Fauziyah.
Pihak perusahaan juga harus memberikan laporan tertulis kepada Dinas Ketenagakerjaan
setempat pada H-7 Lebaran.
Hadirnya posko pelaksanaan THR Keagamaan 2021 bertujuan untuk memberikan pelayanan
konsultasi pembayaran THR keagamaan, memantau pengaduan pelaksanaan THR keagamaan,
memantau pelaksanaan penegakan hukum pembayaran THR keagamaan, melakukan koordinasi
terkait pelaksanaan penegakan hukum pembayaran THR keagamaan dengan instansi terkait.
"Ada 3 aspek utama hadirnya posko THR 2021. Untuk informasi seputar kebijakan THR
keagamaan, ruang atau forum konsultasi terkait THR keagamaan, dan pengaduan pelaksanaan
THR keagamaan," jelas Ida.
Posko akan dilaksanakan baik secara luring dan daring. Pelayanan luring akan berlokasi di kantor
Kemnaker dengan jam kerja pukul 08.00 - 15.00 WIB.
Ida menekankan pelayanan luring atau offline akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Untuk yang ingin datang ke posko offline diwajibkan membawa surat keterangan Covid-19 baik
itu Rapid Swab PCR atau antigen. Jika tidak memiliki, Kemnaker menyediakan tes untuk
keterangan Covid-19 secara gratis.
Ida menekankan bahwa posko THR Keagamaan tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya
karena pihak Kemnaker melibatkan seluruh tim internal untuk mengomandani posko THR 2021.
Pelaksanaan daring dapat diakses melalui www.bantuan.kemenaker.go.id dan call center
1500630 tanpa ada jam kerja. Layanan posko akan diberlakukan dari tanggal 20 April hingga 20
Mei 2021. Pelaksanaan posko akan diawasi dan dipantau oleh representasi dari serikat pekerja
dan pengusaha yang sudah masuk ke dalam tim kerja dewan pengupahan nasional.
"Selain memantau jalannya posko pelaksanaan THR Keagamaan 2021, representasi serikat juga
diminta memberikan saran dan masukan kepada tim posko mengenai pelaksanaan tugas posko
2021," kata Ida.
Ida menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi dengan provinsi dan kota untuk
membentuk posko serupa.
"Kami minta provinsi dan kota membentuk posko yang sama. Kalau posko dibuka secara offline
maka harus tetap mengikuti protokol kesehatan dengan ketat," kata Ida.
Posko Pelaksanaan THR Keagamaan ini merupakan bentuk fasilitas pemerintah agar pekerja atau
buruh benar-benar mendapatkan THR keagamaan sesuai ketentuan perundang-undangan. Ida
mengharapkan posko THR ini berjalan sesuai mekanisme, efektif, tertib, dan tercapai
kesepakatan yang memuaskan antara pekerja dan pengusaha.
Ia juga meminta peran aktif gubernur dan wali kota untuk melakukan pengawasan dan
menjatuhkan sanksi bagi pengusaha yang melanggar ketentuan THR Keagamaan 2021.
"Kami harapkan ada dukungan dari semua pihak agar Posko THR Keagamaan 2021 bisa berjalan
dengan baik," kata Ida.
187
