Page 307 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021
P. 307
PEMKAB BANYUMAS BENTUK POSKO PELAKSANAAN THR KEAGAMAAN 2021
Purwokerto - Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, melalui Dinas Tenaga Kerja
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinnakerkop UKM) setempat membentuk Pos Komando
Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021.
"Posko Pelaksanaan THR 2021 ini menempati Ruang Mediasi, Bidang Hubungan Industrial
Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas, dan berfungsi sebagai posko pengaduan yang
dilaksanakan pada tanggal 7-13 Mei 2021 dengan tetap memerhatikan protokol kesehatan
pencegahan penularan COVID-19," kata Kepala Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas Joko
Wiyono di Purwokerto, Banyumas, Senin.
Ia mengatakan dasar pelaksanaan pemberian THR bagi pekerja atau buruh tersebut, yakni
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya
Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Selain itu, Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/6/HK.04/IV/2021
tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 Bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan, dan Surat Gubernur Jawa Tengah tanggal 15 April 2021 Nomor
560/0006418 tentang Pelaksanaan THR yang pada pokok surat disebutkan bahwa Pemberian
Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan agar berpedoman
pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/6/HK.04/IV/2021.
Terkait dengan SE Menaker Nomor M/6/HK.04/IV/2021, dia mengatakan ada beberapa hal yang
menjadi perhatian, antara lain pemberian THR Keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya
untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya
keagamaan.
"Berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 dan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, pemberian THR
Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada
pekerja/buruh," katanya.
Ia mengatakan pembayaran THR keagamaan sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021 dan Permenaker
Nomor 6 Tahun 2016 tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa, yakni THR
Keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan
secara terus-menerus atau lebih, pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan
pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu
tertentu.
Menurut dia, besaran THR Keagamaan diberikan dengan ketentuan bagi pekerja/buruh yang
mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih diberikan sebesar satu bulan
upah, bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus
tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja
dibagi 12 kemudian dikalikan dengan satu bulan upah.
Bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja dan telah mempunyai masa kerja
12 bulan atau lebih, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam
12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah satu bulan dihitung
berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.
"THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan,"
katanya.
306
