Page 393 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021

Mei 2021," kata Menaker Ida Fauziyah yang dikutip Pikiran-Rakyat.com dari PMJ News, Senin,
19 April 2021.
Ia menegaskan bahwa diterbitkannya Surat Edaran (SE) Nomor M/7/HK.04/IV/2021 sebagai
upaya pencegahan penyebaran virus corona demi memutus mata rantai Covid-19 yang
berpotensi meningkat ketika terjadi mobilitas masyarakat.

Surat Edaran (SE) Nomor M/7/HK.04/IV/2021 merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Satuan
Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul
Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 selama Ramadhan 1442
Hijriah yang diterbitkan pada 7 April 2021.

Namun, mudik dapat dilakukan oleh pekerja yang mengalami kondisi darurat seperti adanya
keluarga sakit, meninggal, kondisi hamil yang didampingi satu orang anggota keluarga dan/atau
kepentingan persalinan dengan didampingi maksimal dua orang.

Menaker Ida Fauziyah menginstruksikan agar Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia
(P3MI) memfasilitasi kepulangan PMI yang mengalami kondisi darurat untuk mudik dari
embarkasi ke daerah asal.

Sementara itu, Ditlantas Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa akan ada sanksi tegas bagi pihak
yang membuka jasa travel gelap selama kebijakan larangan mudik diberlakukan.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo
mengatakan bahwa jika berani melanggar, kendaraan yang tertangkap akan dikandangkan
sampai masa pelarangan mudik berakhir. Ia menyebutkan bahwa pihaknya akan menyiapkan 31
pos pengamanan yang tersebar di sejumlah ruas jalan, mulai dari ruas tol, arteri, dan jalur tikus
guna mengantisipasi para pemudik.

Selama penerapan larangan mudik, petugas yang ditempatkan di posko pengamanan akan
memfilter kendaraan yang keluar-masuk selama 24 jam. Bahkan Ditlantas telah berkoordinasi
dengan Dinas Perhubungan setempat untuk menindak perusahaan travel yang nekat beroperasi
di tengah aturan larangan mudik.***.

392