Page 4 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021

Dari pemberitaan media massa dan media sosialkita tahu sejumlah organisasi buruh mengancam
akan dan bahkan sebagian telah menggelar demo besar-besarkan jika THR tahun ini tidak
dibayar penuh. Ancaman dari pekerja ini muncul karena ditengarai sejumlah perusahaan dan
pengusaha telah melontarkan usulan kepada Menteri Tenaga Kerja RI agar memperbolehkan
pengusaha mencicil atau memotong jumlah THR.

Berbeda dengan situasi sebelum pandemi Covid-19 di mana pemberian THR relatif lancarsaat ini
situasinya memang berbeda. Meluasnya ancaman virus Covid-19 ke hampir semua negara di
dunia menyebabkan kondisi perekonomian global maupun nasional menjadi lesu. Dengan dalih
kondisi ekonomi tengah lesumaka sejumlah pengusaha pun dilaporkan telah meminta
pemerintah memahami kondisi yang tengah dialami para pengusaha.

Di berbagai daerahtidak sedikit perusahaan yang terancam kolaps gara-gara imbas pandemi
Covid-19. Sejumlah perusahaan yang mampu bertahan hidupbiasanya juga belum sepenuhnya
mampu keluar dari tekanan krisis ekonomi. Dalam kondisi perekonomian yang serba sulit seperti
sekarang inisejumlah pengusaha pun mengusulkan opsi agar mereka boleh menyicil atau bahkan
memotong jumlah THR yang diterima para pekerja.
Bagi para pengusahaketika pangsa pasar terus menurun dan pendapatan perusahaan tidak lagi
menguntungkanbisa dipahami jika kewajiban memberi THR menjadi beban berat. Sementara
itubagi para pekerjaTHR pada dasarnya adalah hakdan tidak ada alasan perusahaan menyicil
atau menolak memberi THR.
PP Nomor 78 Tahun 2015 menyebutkanbahwa THR adalah kewajiban pengusaha yang
dibayarkan kepada pekerja. THR adalah pendapatan non-upah yang biasanya diberikan pada
saat-saat momentum Hari Raya Keagamaan. ArtinyaTHR semestinya bukan dipersepsi sebagai
bagian dari pos pengeluaran yang membebani perusahaanmelainkan merupakan investasi sosial
yang bermanfaat menjamin reputasi dan kelangsungan masa depan perusahaan.

Tahun 2020 lalu Kementerian Tenaga Kerja RI memang mengizinkan pengusaha untuk mencicil
atau menunda pembayaran THR akibat imbas pandemi Covid-19. Di tahun 2021 ini apakah
Kemnaker akan kembali mengeluarkan kebijakan yang samatentu tergantung pada banyak hal.
Bukan tidak mungkin pemerintah akan memberi toleransi kepada sebagian perusahaan yang
dinilai tidak kuat membayar THR sesuai ketentuan. Memilih membela perusahaan atau berpihak
kepada kepentingan para pekerjabagi pemerintah adalah situasi yang serba dilematis.

Memutuskan bagaimana mekanisme pembayaran THR yang menjadi hak pekerjapemerintah
seperti dihadapkan pada situasi yang dilematis. Meski pemerintah menyadari bahwa kondisi
ekonomi para pengusaha sebagian besar kurang menyenangkan. Namun demikianTHR adalah
hak sepenuhnya para pekerja.

Selama setahun terakhirbukan rahasia lagi bahwa banyak pekerja harus melalui situasi yang sulit
karena upah mereka dipotong dengan alasan dampak pandemi Covid-19. Untuk itudi mata para
pekerja THR adalah bagian dari hak yang telah ditunggu-tunggu kedatangannya.

Bagi para pekerjaketika banyak perusahaan berhasil mengeruk keuntungan besarmereka rata-
rata ekspansif dan memperbesar skala usahanya tanpa mau berbagi keuntungan kepada para
pekerja. Ini berbeda bila dibandingkan dengan situasi pandemi Covid-19. Ketika perusahaan
rugipara pengusaha dengan cepat biasanya akan mengeluh dan meminta pengertian para
pekerja agar mereka ikut memiliki terhadap nasib perusahan.

Sikap pengusaha yang mengeluh ketika buntungdan diam saja ketika untungbagi para pekerja
tentu dinilai kurang adil. Meminta para pekerja memahami kondisi perusahaan dan bersedia THR
dicicil atau tidak dibayarkandi satu sisi memang wajar dilakukan karena kelangsungan

3