Page 158 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021

BANTU PENUHI HAK BURUH, KEMENAKER BUKA POSKO THR DI 34 PROVINSI

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meyatakan, Posko Tunjangan Hari
Raya (THR) Keagamaan 2021 sudah ada di 34 Provinsi di seluruh Indonesia untuk membantu
penuhi hak pekerja/buruh.

"Sudah semua, 34 provinsi sudah ada Posko THR -nya," tutur Menaker berdasarkan keterangan
tertulis yang dikutip tagar dari laman Setkab.go.id Selasa, 27 April 2021.

Meneker menjelaskan, Posko THR 2021 tidak hanya dibentuk di pusat, tetapi juga di provinsi
dan kabupaten/kota seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan agar pelaksanaan koordinasi menjadi
lebih efektif.

Menaker juga meminta gubernur dan bupati/wali kota untuk mengambil langkah-langkah bagi
perusahaan yang masih terdampak COVID-19 dan berakibat tidak mampu memberikan THR
Keagamaan Tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Langkah yang dimaksud adalah memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan
dialog dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan tertulis yang dilaksanakan secara
kekeluargaan.

Kesepakatan tersebut memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling lambat
dibayar sampai sebelum hari raya keagamaan tahun 2021 bagi pekerja/buruh yang bersangkutan
dan dibuktikan dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan.
"Laporan keuangan tersebut selanjutnya dilaporkan ke Disnaker (Dinas Ketenagakerjaan)
setempat paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan, serta memastikan bahwa
kesepakatan tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR
Keagamaan dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," tegas Ida.
Tak hanya itu, Menaker juga meminta gubernur dan bupati/wali kota agar menegakan hukum
sesuai kewenangannya terhadap pelanggaran pemberian THR Keagamaan Tahun 2021.
Penegakan hukum yang dimaksud dengan memperhatikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan
pengawas ketenagakerjaan.

"Langkah lain yang kami minta yaitu melaporkan data pelaksanaan THR Keagamaan Tahun 2021
dan tindak lanjut yang telah dilakukan ke Kementerian Ketenagakerjaan," tandasnya.

Dalam menyelesaikan kasus perusahaan yang benar-benar tidak mampu membayar, Menaker
menjelaskan, pengawas Ketenagakerjaan Disnaker Provinsi akan mendorong pihak pengusaha
maupun pekerja untuk melakukan dialog guna menyepakati pelaksanaan pembayaran THR
Keagamaan sesuai ketentuan peraturan perundangan dan menyesuaikan dengan kondisi
perusahaan.
"Sementara dalam hal THR Keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan dan/atau kesepakatan
pembayaran THR di bawah ketentuan peraturan perundang-undangan, pegawai pengawas akan
melakukan pengawasan pelaksanaan pembayaran THR berupa Nota Pemeriksaan sampai
dengan rekomendasi kepada gubernur/wali kota/bupati setempat untuk pengenaan sanksi
administratif," tegasnya. [].

157