Page 204 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021
P. 204

TELAT BAYAR THR, PERUSAHAAN DI BANDUNG BAKAL DIDENDA 5 PERSEN

              Telat Bayar THR, Perusahaan Di Bandung Bakal Didenda 5 Persen Laporan: Agus Dwi Selasa, 27
              April 2021, 14:52 WIB Kepala Disnaker Kota Bandung, Arief Saifudin/RMOLJabar Pemerintah
              Kota Bandung menegaskan setiap perusahaan wajib membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR)
              sesuai  dengan  ketentuan  waktu  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Pasalnya,  apabila
              terlambat perusahaan akan dikenakan denda sebesar 5 persen.

              Berita  terkait  Menko  Airlangga:  THR  Bagi  ASN,  Anggota  TNI  Dan  Polri  Cair  H-10  Lebaran
              Perusahaan Harus Jujur, LaNyalla Minta Pemprov Jatim Kawal Pembayaran THR Tindak Lanjuti
              Kebijakan  Kemenaker  Soal  THR,  Disnaker  Tangsel:  Boleh  Dicicil  Asal  Lapor  "Kalau  terlambat
              membayar  THR  itu bisa  kena  denda, dendanya  5  persen,  itu  aturannya,"  kata  Kepala  Dinas
              Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung, Arief Saifudin, di Taman Sejarah Kota Bandung, Selasa
              (27/4).

              Arief mengungkapkan, Pemkot Bandung akan segera mengeluarkan Peraturan Walikota untuk
              menegaskan bahwa THR harus dibayarkan paling telat 7 hari sebelum hari Raya Idul Fitri.

              "Ada surat edaran Menteri, yang intinya adalah perusahaan wajib membayarkan THR keagamaan
              dan batas waktunya H-7 lebaran. Kebetulan sebentar lagi surat edaran pak wali akan disebarkan
              juga kepada para pengusaha," tuturnya, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.
              Arief menuturkan, besaran THR yang diterima oleh setiap pekerja tidak akan sama. Besaran THR
              akan diatur melalui regulasi salah satunya adalah dihitung dari masa kerja.

              Terkait  hal  tesebut,  lanjut  Arief,  Pemkot  Bandung  telah  melakukan  sosialisi  kepada  para
              pengusaha. Sehingga, pihaknya memastikan bahwa pihak perusahaan telah mengerti aturan dan
              regulasi pembayaran THR.

              "Jadi secara teknis juga diatur regulasinya, misalnya besarnya THR keagamaan ini diberikan
              dilihat dari masa kerja 12 bulan atau lebih diberi satu bulan upah, kalau masa kerja satu bulan
              terus menerus tapi kurang 12 bulan maka diberi secara proporsional, jadi ada perhitungannya,
              setiap perusaahaan udah tahu itu," jelasnya.

              Pihaknya  terus  melakukan  komunikasi  dan  koordinasi  dengan  para  organisasi  buruh  untuk
              menyikapi kendala-kendala yang dihadapi para pekerja. Sampai saat ini, lanjut Arief, pihaknya
              belum menerima aduan terkait permasalahan pemberian THR oleh perusahaan.

              "Untuk masalah pembayaran itu, sampai saat ini belum ada kendala yang disampaikan kepada
              kami, koordinasi kami terus dan baik," tandasnya.

               EDITOR: AGUS DWITag: THR IDUL FITRI DISNAKER






















                                                           203
   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209