Page 459 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021

"Kelonggaran semacamnya juga sudah difasilitasi, jadi tidak ada alasan untuk tidak
dilaksanakan," kata Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) Adi Mahfudz Wuhadji
di Jakarta, Senin (26/4).

Adi yang juga Ketua Bidang Organisasi dan Pemberdayaan Daerah Asosiasi Pengusaha Indonesia
(APINDO) ini mengatakan, keputusan Menteri Ketenagakerjaan untuk menerbitkan Surat Edaran
mengenai pembayaran THR secara penuh pada Lebaran 2021 telah dikomunikasikan terlebih
dahulu dengan stakeholder terkait. Sehingga, tidak ada alasan untuk tak membayarkan THR.

"Regulasi harus ditegakkan, tidak boleh abu-abu. Yang penting juga sudah dikomunikasika
dengan informasi yang cukup jelas. Saya kira pendekatan yang disampaikan Menaker sudah
tepat, bagi pengusaha yang mampu tidak ada alasan apapun untuk tidak dibayarkan," ujarnya.

Ia menyampaikan, pada prinsipnya seluruh pengusaha sepakat bahwa THR merupakan hak
pekerja yang harus dibayarkan. THR juga sebagai bentuk memacu produktivitas pekerja dan
bentuk rasa syukur pengusaha dalam keberlangsungan usahanya. Namun, tidak dapat dipungkiri
bahwa sejumlah sektor masih belum bangkit dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19.

"Bagi yang tidak mampu membayar tepat waktu sebaiknya kedepankan dialog. Bagi yang sama
sekali tidak mampu, seyogyanya ada kesepakatan bersama," ujar Adi.

Menteri Ketenagakaerjaan Ida Fauziyah mengatakan, kewajiban pengusaha untuk membayarkan
THR pekerja atau buruh secara penuh, telah mempertimbangkan kondisi perekonomian dan
telah dikomunikasikan dengan stakeholder terkait.

"Pelaksanaan THR tahun ini sudah mempertimbangkan kondisi perekonomian kita. Pemerintah
sudah memberikan banyak insentif, stimulus kepada dunia usaha dan sebelum saya
mengeluarkan surat edaran ini kami telah melakukan diskusi dengan stakeholder yang ada,"
ujarnya dikutip Antara.

(*).

458