Page 75 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021
P. 75
"Perusahaan jika tidak mampu membayar THR harus dapat membuktikan ketidakmampuan
untuk membayar THR Keagamaan tahun 2021 secara tepat waktu, berdasarkan laporan
keuangan internal perusahaan yang transparan," katanya.
Terpisah, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Sukoharjo M. Yunus Ariyanto
mengakui, kondisi perusahaan saat pandemi berbeda. Ada perusahaan yang masih bisa survive
dan ada perusahaan yang terpuruk. Sehingga, kemampuan perusahaan berbeda dalam
membayar THR.
"Meski didera pandemi, perusahaan di Sukoharjo tetap berkomitmen membayar penuh THR.
Penuh ini artinya bisa tunai seperti SE Kemenaker atau penuh tapi dicicil. Itu kan bisa
didiskusikan dengan pekerja," kata Ari.
Menurut Ari, sebenarnya perusahaan ingin supaya perusahaan dan buruh bisa bipartid mencari
jalan terbaik pembayaran THR. Namun, apa daya, Kemenaker menghendaki THR dibayarkan
penuh. Diakui Ari, buruh butuh THR untuk kebutuhan hari raya. Di sisi lain perusahaan kondisinya
terpuruk.
"Sebenarnya itu memberatkan bagi kita di tengah pandemi ini, karena kondisi perusahaan
berbeda. Kalau dari Apindo statemen-nya tetap bahwa bagi perusahaan yang mampu tentu saja
berkewajiban memenuhi SE Kemenaker. Tapi di sisi lain, kita kan tidak bisa menutup mata ada
perusahaan yang terpuruk, apakah harus dipaksakan? Tidak bisa didiskusikan? Dengan serikat
pekerja atau secara bipartid dengan pekerja, sehingga ada win-win solution yang tidak
merugikan salah satu pihak," kata Ari.
Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Republik Indonesia (SPRI) Sukoharjo Sukarno menyebut,
THR harus dibayar penuh dengan kontan, tidak dicicil. Sukarno mengakui kondisi masing-masing
perusahaan tidak sama karena dampak pandemi. "Memang ada peluang untuk dibicarakan
bipartid," kata Sukarno.
Menurut Sukarno, pihaknya sudah memantau ke sejumlah perusahaan. Ternyata, ada
perusahaan yang menyicil THR bagi karyawannya. Hanya saja, serikat pekerja tidak bisa berbuat
banyak, karena sudah menjadi kesepakatan antara perusahaan dan buruh.
"Kami sudah pantau ke beberapa perusahaan, ada yang dibayar lima kali. Kan lucu, kasihan
buruhnya," katanya.
Serikat pekerja, kata Sukarno, bersama pemerintah dan pengawas akan membuka posko THR.
Jika ada buruh yang keberatan atau tidak puas dengan THR, bisa mengadukan.
"Kalau tidak mampu bayar kontan THR kan juga harus ada audit, harus ada laporan transparan.
Menurut aturan, kalau dicicil kan ada dendanya, kira-kira 5 persen. Nah, nanti bisa diadukan di
posko, di BLK Sukoharjo, bisa adukan kalau tidak puas," katanya.
(kwl/adi/ria).
74
