Page 157 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2021
P. 157
SUKU BUNGA KPR MLT PEKERJA DIPATOK 7 PERSEN, BTN: ITU PALING MURAH!
JAKARTA -- Bank penyalur manfaat layanan tambahan (MLT) perumahan menetapkan suku
bunga sebesar 7 persen untuk pekerja yang ingin mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
lewat dana investasi program Jaminan Hari Tua (JHT). Direktur Utama PT Bank Tabungan
Negara (Persero) Tbk. Haru Koesmahargyo mengatakan penetapan suku bunga KPR yang relatif
rendah itu diharapkan dapat menaikan realisasi pembangunan unit rumah lewat program JHT
tersebut. Langkah itu menyusul rendahnya pembangunan unit rumah pekerja dari program yang
telah dicanangkan sejak 2017 itu.
"Untuk diambil hari ini bunganya 7 persen selama 30 tahun, saya kira itu paling murah untuk
bunga komersil. Rata-rata saya kira perbankan 30 tahun itu jarang, paling tidak bunganya 9
sampai 13 persen bervariasi, untuk 7 persen belum ada," kata Haru saat mengadakan konferensi
pers, Jakarta, Rabu (3/11/2021).
Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 17/2021, besaran KPR yang diberikan
kepada peserta paling banyak sebesar Rp500 juta. Selain KPR, pekerja juga dapat memperoleh
manfaat pinjaman uang muka perumahan (PUMP) dengan angka maksimal Rp150 juta.
Belakangan, Kemenaker menambahkan manfaat pinjaman renovasi perumahan (PRP) yang
dipatok mencapai Rp200 juta. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan
bersama dengan Bank Penyalur, kata Haru, telah bersepakat untuk mendasarkan suku bunga
pinjaman dari pekerja itu merujuk pada Bank Indonesia Repo Rate 7 hari atau BI 7 Day Reverse
Repo Rate.
"Kami sudah sepakat untuk mendasarkan bunga ini betul betul berdasarkan pada Bank Indonesia
Repo Rate 7 hari. Jadi kalau ini turun terus kondisi moneter bagu bisa kita transaksikan di sektor
riil kreditnya juga murah," kata dia.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memberikan sejumlah kemudahan baru bagi
pekerja untuk memiliki rumah lewat fasilitas pembiayaan perumahan yang dibiayai dari dana
investasi program jaminan hari tua atau JHT. Kemudahan baru fasilitas pembiayaan itu tertuang
dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 17/2021 yang baru diundangkan pada 29
September 2021.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK)
Kemenaker Indah Anggoro Putri mengatakan kementeriannya mengevaluasi kembali sejumlah
fasilitas pembiayaan yang ada pada manfaat layanan tambahan (MLT) program JHT. Alasannya,
realisasi penyaluran MLT perumahan bagi pekerja atau buruh mengalami penurunan yang drastis
selama tiga tahun terakhir.
"Sejak 2017 MLT ini sudah ada tetapi kenapa kok kurang banyak yang menggunakannya, kami
mengevaluasi diri ternyata pemerintah kurang mensosialisasikan kepada pekerja, selain itu daya
tarik MLT juga kurang karena bunga terlalu tinggi jadi apa bedanya dengan KPR biasa," kata
Putri saat mengadakan konferensi pers, Jakarta, Rabu (3/11/2021).
Lewat evaluasi yang termaktub dalam Permenaker itu, Putri mengatakan, kementeriannya
memberikan keringanan bunga pinjaman yang relatif dapat bersaing dengan program KPR dari
swasta. Selain itu, pekerja yang sudah menggunakan program KPR dapat pindah ke MLT untuk
melanjutkan pembiayaan rumah mereka. Adapun berdasarkan data milik Kementerian
Ketenagakerjaan, realisasi penyaluran MLT perumahan bagi pekerja atau buruh mengalami
penurunan yang signifikan hingga 2020. Pada 2017, realisasi MLT perumahan tercatat sebanyak
658 unit lalu meningkat menjadi 1.385 unit pada 2018. Pada 2019, realisasi penyaluran MLT
perumahan malah turun drastis di posisi 398 unit. Puncaknya selama pandemi tahun lalu,
realisasi penyaluran MLT hanya 82 unit.
156
