Page 135 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 MEI 2021

Kami ingatkan teman-teman pekerja, pengusaha, dan masyarakat umum yang membutuhkan
informasi, mau berkonsultasi atau melakukan aduan terkait THR agar segera melaporkan kepada
Posko THR Kemnaker, kata di Jakarta, Kamis.

Politikus PKB itu menjelaskan setelah menerima aduan, Kemnaker melalui pengawas
ketenagakerjaan akan melakukan pemeriksaan.

Tahap berikutnya, Kemnaker akan memberikan nota pemeriksaan sebanyak dua kali dengan
jangka waktu paling lama 30 hari dan fase berikutnya baru bisa diberikan rekomMendasi
pengenaan sanksi.

Ada lima topik konsultasi yang diadukan ke Posko THR 2021, yakni THR bagi pekerja yang
mengundurkan diri, THR bagi pekerja yang selesai kontrak kerjanya, THR bagi pekerja yang
dirumahkan, perhitungan THR bagi pekerja yang upahnya disesuaikan pada masa pandemi dan
kelima, THR bagi pekerja yang berstatus hubungan Kemitraan (contohnya ojek dan taksi online).
Sedangkan pengaduan, juga ada lima isu yang dilaporkan masyarakat ke Posko THR 2021. Yakni
THR dibayar dicicil oleh perusahaan, THR dibayarkan 50 persen (20- 50 persen), THR dibayar
tidak penuh karena ada pemotongan gaji. Keempat, THR tidak dibayarkan 1 bulan gaji, dan
kelima THR tidak dibayar karena pandemi Covid-19.

Menindaklajuti hal tersebut Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan pihaknya
telah berkoordinasi dengan seluruh Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker)
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Tim Posko THR secara virtual. Rapat koordinasi itu dilalukan secara
rutin untuk melakukan evaluasi bersama penanganan pengaduan THR di pusat dan daerah serta
merumuskan rencana tindak lanjut dan rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran pembayaran
THR. (jpnn)

134