Page 18 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 JANUARI 2021

KEMNAKER BERKOMITMEN TERUS LINDUNGI PEKERJA PEREMPUAN

Pemberdayaan dan perlindungan perempuan di bidang ketenagakerjaan sangat penting.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah melaksanakan tiga aspek kebijakan untuk
melindungi pemenuhan hak para pekerja perempuan. Semua ini menjadi komitmen Kemnaker.

"Dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan, Kemnaker telah melaksanakan
tiga aspek kebijakan," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, di Jakarta, Selasa
(5/1).

Pertama, tambah Menaker, kebijakan protektif dengan melindungi pekerja perempuan terkait
fungsi reproduksi. Kedua, kebijakan kuratif dengan melarang pemutusan hubungan kerja (PHK)
bagi pekerja perempuan yang tengah menikah, hamil atau melahirkan.

"Ketiga, kebijakan nondiskriminatif yaitu melindungi pekerja perempuan terhadap praktik
diskriminasi dan ketidakadilan gender dalam semua aspek di tempat kerja Selama tahun 2020,"
imbuhnya.

Di sisi lain, lanjut Menaker, terdapat tantangan bagi pekerja perempuan yang harus menjadi
perhatian semua pihak. Pertama,yakni kurangnya keterwakilan suara pekerja perempuan dalam
pengambilan keputusan, sehingga hak pekerja perempuan kurang dipedulikan.

Kedua,yaitu kurangnya peluang karier dan dukungan bagi pekerja perempuan untuk
berkembang. Ketiga,, yaitu kurangnya perlindungan dan jaminan bagi keselamatan, kesehatan,
dan kesejahteraan, seperti diskriminasi upah, kekerasan, pelecehan, kurangnya alat pelindung
diri untuk bekerja, dan tidak dipenuhinya hak jaminan sosial bagi pekerja perempuan.

"Ketiga aspek di atas merupakan tantangan bagi kita semua dalam upaya melindungi pekerja
perempuan saat ini," jelasnya.
Lebih jauh, Menaker menyebut pemberdayaan pekerja perempuan akan berkontribusi melalui
perekonomian. Hal tersebut jadi salah satu kunci meraih bonus demografi melalui peningkatan
produktivitas dari besarnya jumlah penduduk usia kerja.

Dia memjamin pemerintah Indonesia melalui Kemnaker terus berkomitmen melindungi pekerja
perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya. Kemnaker, lanjut dia,
telah membina dan mengawasi norma kerja perempuan di perusahaan serta memberi bantuan
teknis baik kepada pelaku usaha maupun pekerja di 96 perusahaan.
"Kemnaker juga melakukan bimbingan teknis yang melibatkan peserta dari unsur pengawas
ketanagakerjaan, manajemen perusahaan, dan pekerja. Kemudian membuat dan
mengembangkan Sistem Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dari Diskriminasi (SI LINA
NAKER PD) yang berbasis IT," terangnya.
Menaker menekankan upaya melindungi pemenuhan hak-hak pekerja perempuan tidak dapat
terwujud hanya oleh pemerintah. Butuh komitmen dan upaya konkret dari seluruh pihak terkait,
mulai dari pekerja dan serikatnya, pengusaha, hingga masyarakat luas.

"Mari kita bersama untuk ke depannya selalu bersinergi melindungi pekerja perempuan demi
masa depan Indonesia yang lebih baik," tandasnya. ruf/N-3.

17