Page 9 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 JANUARI 2021

Menurut data Tim Serap Aspirasi, sampai dengan 1 Januari 2021, ada 168 dokumen atau
pengajuan aspirasi yang masuk melalui formulir daring di portal pemerintah, surat elektronik,
dan surat secara langsung kepada tim.

RPP yang paling banyak disorot dan mendapat aspirasi adalah sektor usaha mikro, kecil, dan
menengah (173 poin aspirasi), ketenagakerjaan (89 poin), pengelolaan lingkungan hidup (63
poin), dan Lembaga Pengelola Investasi (62 poin).

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menyayangkan
proses pembahasan RPP yang berlarut-larut. Selain itu, RPP belum bisa diakses publik, bahkan
oleh serikat pe-k erja dan buruh yang terlibat dalam pembahasan awal di forum tripartit.

"Kami belum tahu bagaimana isi RPP ketenagakerjaan. Sejauh ini informasinya masih simpang
siur. Jadi, kembali lagi, ini sama saja seperti pembahasan undang-undang (Cipta Kerja) dulu,
bisa mengulang persoalan yang sama lagi," kata Timboel.

Ia berharap, kendati masa pengumpulan aspirasi sudah ditutup, publik masih bisa memberi
masukan terhadap RPP yang sudah disusun pemerintah dan diunggah ke portal.

"Kalau tidak, akhirnya prosesnya jadi tidak produktif, UU-nya diuji materi di Mahkamah
Konstitusi, RPP-nya diuji materi di Mahkamah Agung. Saya harap komunikasi publik Kemenaker
akan lebih berjalan," tuturnya.

Perlu waktu
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, pada prinsipnya,
tiga RPP terkait ketenagak erjaan sudah rampung dan sudah dibahas dengan forum tripartit.
RPP yang tersisa adalah Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang membutuhkan waktu lama sebab
harus dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan dan BP Jamsostek terkait penggunaan dan
pengelolaan dana negara.

"Sesuai rencana, kami akan serahkan kepada Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian dan
akan diunggah ke portal, pekan depan," katanya.

Ia mengatakan, aspirasi diserap lewat forum tripartit bersama pengusaha dan pek erja serta
audiensi dengan sejumlah perguruan tinggi dan organisasi masyarakat. (AGE)

Daftar Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja

1. RPP Badan Usaha Milik Desa

2. RPP Pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

3. RPP Pelaksanaan UU Cipta Kerja untuk Kawasan Ekonomi Khusus
4. RPP Hak Pengelolaan dan Hak atas Tanah (v.4.101120)

5. RPP Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar

6. RPP Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

7. RPP Kemudahan Proyek Strategis Nasional

8. RPP Pelaksanaan Undang-Undang tentang Cipta Kerja Sektor Pertanian

9. RPP Pelaksanaan Undang-Undang tentang Cipta Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan

8