Page 101 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 OKTOBER 2021

Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, serta Menteri Koperasi dan
UKM Teten Masduki.

WAPRES HARAP DUKUNGAN TOKOH WARGA BUAT PEMBANGUNAN PAPUA

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengharapkan dukungan tokoh masyarakat Papua untuk program
pembangunan kesejahteraan Papua. Wapres mengatakan, ada dua agenda penting Pemerintah
untuk Papua yakni Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat
serta percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Papua yang termasuk dalam 7 provinsi
prioritas.

Wapres menilai, seluruhnya akan berjalan dengan baik apabila mendapatkan dukungan dari
tokoh masyarakat setempat. "Saya harapkan rencana percepatan pembangunan kesejahteraan
Papua ini memperoleh dukungan secara penuh, terutama oleh para tokoh masyarakat supaya
percepatannya bisa tercapai," kata Wapres dikutip dari siaran pers Sekretariat Wakil Presiden
saat memimpin Rapat Koordinasi do Kantor Gubernur Provinsi Papua, Sabtu (16/10).

Wapres menyampaikan lima kerangka kebijakan yang digunakan sebagai strategi percepatan
pembangunan kesejahteraan, di antaranya pembangunan SDM unggul; transformasi dan
pembangunan ekonomi; pembangunan infrastruktur; pelestarian kualitas lingkungan; dan tata
kelola pemerintahan.

Ke depan, kelima kerangka tersebut diharapkan dapat memberikan perubahan nyata yang hasil
dan manfaatnya dirasakan khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP).

Wapres pun menjelaskan beberapa upaya pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan
daerah yang telah disusun dalam program quick win. "Adanya program quick win, program
percepatan tahun 2021-2022 yang hasilnya diharapkan dirasakan oleh masyarakat. Salah
satunya yaitu pembangunan Papua Youth Creative Hub yang kemarin sudah diresmikan oleh
Presiden," kata Wapres.

Sementara, terkait dengan kemiskinan ekstrem, Wapres menuturkan pentingnya program
percepatan untuk menanggulangi hal ini. Sebab, penanggulangan kemiskinan ekstrem
merupakan salah satu target tercapainya kesejahteraan daerah. "Tidak ada lagi rakyat miskin
itu, tapi itu saya kira bukan masalah yang mudah. Yang ekstrem ini kita hilangkan dulu," kata
Wapres.

Karena itu, Wapres meminta kepada gubernur dan seluruh bupati wilayah prioritas tahun 2021
di Papua untuk dapat bekerja keras dalam merancang anggaran dan program yang tepat sasaran
sesuai karakteristik di masing-masing wilayah.

"Gubernur dan para bupati agar juga memperkuat perencanaan dan penganggaran program
pengurangan kemiskinan ekstrem dalam APBD masing-masing, khususnya yang sesuai dengan
karakteristik miskin ekstrem di wilayah masing-masing," pungkas Wapres.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD, menyampaikan untuk menegakkan hukum dan
keadilan diperlukan adanya kebijakan khusus untuk memberikan afirmasi kepada masyarakat
Papua, seperti pendekatan kesejahteraan dan program-program yang mendukung kemajuan
Papua.

"Untuk menegakkan hukum dan keadilan, perlu adanya afirmasi untuk Papua, seperti diberi dana
otonomi khusus 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU), jabatan gubernur untuk Orang Asli
Papua, dan fasilitas menjadi PNS di pusat/daerah," ujar Mahfud.

100