Page 257 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 OKTOBER 2021
P. 257
Judul Sindikat Penempatan Pekerja Migran Ilegal Diberantas
Nama Media Koran Sindo
Newstrend PMI Ilegal
Halaman/URL Pg12
Jurnalis Sudarsono
Tanggal 2021-10-16 06:36:00
Ukuran 119x116mmk
Warna Warna
AD Value Rp 92.820.000
News Value Rp 464.100.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Badan Penanggulangan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyatakan perang terhadap sindikat
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal. Sebanyak 4,7 juta PMI telah menjadi korban
penempatan ilegal oleh sindikat. Kepala BP2MI Benny Rhamdani dalam keterangan tertulisnya
kemarin mengatakan, ada 4,3 juta PMI yang tercatat secara resmi. Namun, ada 4,7 juta pekerja
migran kita yang tidak tercatat secara resmi. "Sebanyak 90% dari 4,7 juta itu dipastikan mereka
yang menjadi korban penempatan ilegal," kata Benny Rhamdani di sela Rakomas BP2MI Satgas
Pencegahan dan Pemberantasan Sindikat Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia,Bandung,
Jawa Barat.
SINDIKAT PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN ILEGAL DIBERANTAS
Badan Penanggulangan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyatakan perang terhadap sindikat
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal. Sebanyak 4,7 juta PMI telah menjadi korban
penempatan ilegal oleh sindikat.
Kepala BP2MI Benny Rhamdani dalam keterangan tertulisnya kemarin mengatakan, ada 4,3 juta
PMI yang tercatat secara resmi. Namun, ada 4,7 juta pekerja migran kita yang tidak tercatat
secara resmi. "Sebanyak 90% dari 4,7 juta itu dipastikan mereka yang menjadi korban
penempatan ilegal," kata Benny Rhamdani di sela Rakomas BP2MI Satgas Pencegahan dan
Pemberantasan Sindikat Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia,Bandung, Jawa Barat.
Untuk memberantas mafia penempatan ilegal, BP2MI membentuk Satgas Pencegahan dan
Pemberantasan Sindikat Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia.
BP2MI menginginkan adanya satgas yang dibentuk lang"-sung 'oleh Presiden RI dalam
melakukan tugas pencegahan dan pemberantasan sindikat ilegal penempatan PMI. Pasalnya,
satgas internal B P2 MI saat ini kewenangannya sangat terbatas. Koordinasi dengan instansi
terkait lainnya hanya sebatas koordinasi.
"Harapan kita,kementerian maupun lembaga yang terlibat bersifat instruktif, tidak lagi
koordinatif. Tapi kita tidak boleh juga karena kewenangan terbatas, kita tidak melakukan apa
256
