Page 28 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 OKTOBER 2021

PACU KUALITAS SDM PAPUA LEWAT BLK

Besarnya talenta masyarakat Papua banyakyang belum tergali maksimal. Hal itu membuat
perekonomian lambat bergerak di 'Bumi Cenderawasih'. Pemerintah mempercepat pembentukan
Balai Latihan Kerja (BLK) berbasis komunitas guna mengakselerasi pembangunan di Papua.

Saat membuka Kick Off Pembangunan BLK Komunitas dalam rangka Pengembangan SDM
Kompeten di Papua dan Papua Barat, Sabtu (16/10), Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan
BLK komunitas merupakan salah satu komitmen pemerintah yang diamanatkan Inpres No 9/2020
dan Keppres No 20/2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua
Barat.

"Saya memandang hal ini merupakan wujud konkret sinergi antara pemerintah dalam rangka
meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di tanah Papua," ujar Wapres pada
acara yang digelar di Kampus Papua Alom Yayasan Global Mission International Indonesia
(GMII), Sentani, Jayapura, tersebut.
Acara dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Papua Muhammad Ridwan Rumasukun, Ketua FKUB
Papua Lipiyus Biniluk, serta para perwakilan tokoh agama dan tokoh adat. Turut mendampingi
Wapres pada acara tersebut Menko Pol-hukam Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito
Karnavian, serta Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.
Ma'ruf menjelaskan Provinsi Papua dan Papua Barat sejatinya memiliki banyak talenta unggul
dari berbagai bidang yang berpotensi untuk memajukan Papua. Sayangnya, potensi tersebut
masih belum digali dan dikembangkan sehingga diperlukan wadah bagi masyarakat untuk
mengasah kemampuannya. "Inilah yang menjadi tugas kita untuk mengembangkan SDM unggul
di Papua dengan talenta yang sangat baik di berbagai bidang," ujarnya.

Ma'ruf optimistis kehadiran BLK komunitas mampu meningkatkan kualitas SDM dan menjadi
fondasi yang kuat dalam rangka pemberdayaan masyarakat Papua. "BLK komunitas menjadi
salah satu tonggak penting, fondasi bagi masa depan Papua dalam menciptakan dan
meningkatkan kualitas SDM di tanah Papua yang hebat ini," jelasnya.

Penguatan vokasi

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan mengungkapkan salah satu penyebab
tingginya persoalan ekonomi di Papua ialah perspektif kultural masyarakat setempat yang kerap
memandang aparatur sipil negara (ASN) sebagai satu-satunya pilihan profesi.

Pola pikir tersebut akhirnya membuat sebagian besar penduduk 'Bumi Cenderawasih* enggan
berwirausaha dan membuat tingkat pengangguran menjadi tinggi. Karena itu, KSP akan
membuka pemahaman masyarakat Papua dan mendorong penguatan vokasi di provinsi tersebut.
"Kita akan bentuk image yang baik terhadap vokasi dan memberikan informasi mengenai bidang
seperti apa yang dibutuhkan di Papua." ujar Abetnego lewat keterangan resminya, kemarin.
Upaya tersebut, imbuhnya, telah diterapkan di Sulawesi. Pemerintah dalam beberapa tahun
terakhir mengembangkan vokasi pertambangan, bidang yang memang unggul di pulau tersebut.

"Akhirnya sekarang banyak tenaga kerja ahli di sektor pertambangan. Respons pada suatu sektor
yang sedang tumbuh di suatu daerah melalui vokasi akan mampu memperluas peluang
rekrutmen kerja tenaga lokal," jelasnya.

Abetnego menambahkan, peran kelas ekonomi menengah dalam membangun perekonomian
juga harus ditingkatkan. (Pra/E-2)

27