Page 109 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2020
P. 109
KLASTER KETENAGAKERJAAN KEMBALI DIBAHAS, BURUH ANCAM MOGOK
NASIONAL
JAKARTA, - Sejumlah konfederasi dan serikat buruh mengancam akan melakukan mogok
nasional menyusul dilanjutkannya pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam draf omnibus
law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja oleh pemerintah dan DPR.
Aksi tersebut akan dilakukan buruh yang bernaung di bawah bendera Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Andi Gani
Nena, dan 32 federasi buruh lainnya.
"KSPI bersama 32 konfederasi dan federasi yang lain sedang mempertimbangkan untuk
melakukan mogok nasional sesuai mekanisme konstitusi," ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam
keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (27/9/2020).
Tak hanya itu, buruh juga mengancam akan melakukan demo besar-besaran yang akan diikuti
berbagai elemen masyarakat meliputi mahasiswa, petani, nelayan, masyarakat sipil, masyarakat
adat, penggiat lingkungan hidup, hingga penggiat HAM.
Oleh karena itu, KSPI mendesak DPR RI untuk segera menghentikan pembahasan klaster
ketenagakerjaan dan tidak mempunyai target waktu atau kejar tayang dalam melakukan
pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja.
Said mendesak agar klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja.
Selain itu, serikat pekerja juga meminta tidak ada pasal-pasal di dalam UU Nomor 13 tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan yang diubah maupun dikurangi.
Menurutnya, jika ada permasalahan perburuhan yang belum diatur dalam aturan tersebut, maka
sebaiknya pemerintah dan DPR berdialog.
"Oleh karena itu, buruh Indonesia mendesak Panja Baleg DPR RI untuk menghentikan
pembahasan RUU Cipta Kerja. Karena setelah kami mengikuti pembahasan dalam dua hari ini,
sangat besar kemungkinannya akan terjadi pengurangan hak-hak buruh yang diatur dalam
pasal-pasal di UU Nomor 13 Tahun 2003," kata Said.
Di samping itu, Said meyakini bahwa sudah hampir bisa dipastikan dalam pembahasan ini terjadi
kejar tayang antara pemerintah dan DPR untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja pada 8 Oktober
2020.
"KSPI dan buruh Indonesia menolak keras sistem kejar tayang yang dipaksakan oleh pemerintah
dan DPR RI, di mana omnibus law akan disahkan pada tanggal 8 Oktober 2020," tegas pria yang
juga menjadi Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) ini.
Sebelumnya diberitakan, Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah membahas klaster
ketenagakerjaan di Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,
Jumat (25/9/2020) malam.
Rapat ini dipimpin Ketua Baleg Supratman Andi Agtas dan perwakilan pemerintah yang dihadiri
Staf Ahli Kemenko Perekonomian Elen Setiadi dan Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi.
"Seluruh anggota Panja, malam hari ini kita akan mendengar dulu alasan atau urgensi terhadap
klaster ketenagakerjaan masuk di dalam RUU Cipta Kerja," kata Supratman.
Supratman berharap, klaster ketenagakerjaan dapat memudahkan iklim investasi dan
memberikan perlindungan yang cukup baik bagi para pekerja dari pemerintah.
108
