Page 140 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2020
P. 140
Sementara itu, hingga Jumat (25/9) Pukul 09.00 WIB, jumlah pendaftar melalui situs mencapai
30.044.167 orang atau hampir enam kali lipat dibandingkan kuota penerima pada 2020.
Tingginya jumlah pendaftar Kartu Prakerja yang mencakup semua kabupaten/kota aalamwaktu
kurang dari tujuh bulan mengindikasikan minat atau kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap
program ini.
Lebin dari itu, situasi ini membuktikan bahwa akses yang diberikan kepada masyarakat umum
terhadap program Kartu Prakerja juga tergolong mudah. 'Pendaftaran yang mudan ini sangat
penting untuk memberikan akse yang luas bagi masyarakat terhadap aneka pe 1 a t i han da 1
am r angka mendukung cita-cita SDM Unggu I, Indonesia Maju,' ujar Airlangga.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 11 Tahun 2020, setiap
penerima Kartu Prakerja yang tidak menggunakan pelatihan pertama dalam 30nari, maka
kepesertaannya dicabut.
Tercatat sebanyak 189.436 orang telah dicabut kepesertaannya atau setai dengan 3,46 persen
dari total seluruh pemerima Kartu Prakerja sebanyak 480.918 orang.
Dari pencabutan kepesertaan ini, sejumlah Rd672.4 miliar telah dikembalikan ke Rekening Kas
Umum Negara (RKUN).
Komite Cipta Kerja akan memutuskan berapa dan kapan dana vang kembali ke RKUN ini akan
dipulihkan dan dialokasikan kepada peserta lainnya.
ProgramKartu Prakerja merupakan bantuan biaya pelatihan untukmengem bangkan kompetensi,
produktivitas, daya saing dan kewirausahaan angkatan kerja Indonesia.
Kartu Prakerja tidak menggunakan kartu fisik, namun 16 angka unik sepet dalam kartu kredit,
yang saldonya bisa dipakai untuk membayar pelatihan. Sasaran penerima Kartu Prakerja yang
bersifat semi bansos ini adalan WNI berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang sekolah'kuliah.
Setiap penerima Kartu Prakerja mendapatkan bantuan biaya pelatihan sebesar Rpl juta, insentif
pasca-pelatihan sebesar Rp2,4 juta. Insentif tersebut dibayarkan secara bertahap dalam waktu
empat bulan dengan besaran Rp600.000 setiap bulan, serta insentif pasca-survei maksimal
sebesai Rp 150.000 untuk tiga survei evaluasi. (Ant)
139
