Page 150 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 AGUSTUS 2021

Penerima BSU adalah mereka yang memiliki upah paling banyak Rp 3,5 juta per bulan dan
bekerja di wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dan 4 yang
ditetapkan pemerintah.

Aturan lainnya menyebutkan, besaran bantuan subsidi upah (BSU) yang diberikan sebesar Rp
500.000 per bulan selama dua bulan atau total Rp 1 juta akan dicairkan sekaligus.

Selain itu, jika penerima bantuan tidak memenuhi persyaratan namun telah menerima BSU, maka
yang bersangkutan wajib mengembalikan bantuan yang telah diterima ke rekening kas negara
melalui sistem penerimaan negara secara elektronik.

Berikut syarat penerima bantuan subsidi gaji tahun 2021: 1. Warga negara Indonesia yang
dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan.

2. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan
bulan Juni 2021.

3. Mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta per bulan.

4. Bekerja di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 (tiga) dan level 4
(empat) yang ditetapkan oleh pemerintah.

5. Diutamakan yang bekerja pada sektor usaha industri barang konsumsi, transportasi, aneka
industri, properti dan real estate, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan,
sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan.

Kemnaker juga menyebutkan, gaji atau upah sebagaimana dimaksudkan adalah gaji/upah
terakhir yang dilaporkan oleh pengusaha atau pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Daftar Wilayah yang Pekerjanya Menerima Subsidi Gaji Sebanyak 166 wilayah yang pekerjanya
akan mendapatkan bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji sebesar Rp 1 juta dari
pemerintah.
Terkait poin 4 (empat) dalam syarat penerima subsidi gaji , disebutkan bahwa pemerintah akan
menyalurkan BSU kepada pekerja yang berada di PPKM Level 3 dan Level 4.

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2021.

Berikut daftar 166 wilayah yang pekerjanya dapat subsidi gaji Rp 1 juta dari pemerintah: DKI
Jakarta 1. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (level 4) 2. Kota Administrasi Jakarta Barat
(level 4) 3. Kota Administrasi Jakarta Timur (level 4) 4. Kota Administrasi Jakarta Selatan (level
4) 5. Kota Administrasi Jakarta Utara (level 4) 6. Kota Administrasi Jakarta Pusat (level 4).

Banten 1. Kabupaten Tangerang (level 3) 2. Kabupaten Serang (level 3) 3. Kabupaten Lebak
(level 3) 4. Kota Cilegon (level 3) 5. Kota Tangerang Selatan (level 4) 6. Kota Tangerang (level
4) 7. Kota Serang (level 4).

Jawa Barat 1. Kabupaten Sumedang (level 3) 2. Kabupaten Sukabumi (level 3) 3. Kabupetan
Subang (level 3) 4. Kabupaten Pangandaran (level 3) 5. Kabupaten Majalengka (level 3) 6.
Kabupaten Kuningan (level 3) 7. Kabupaten Indramayu (level 3) 8. Kabupaten Garut (level 3)
9. Kabupaten Cirebon (level 3) 10. Kabupaten Cianjur (level 3) 11. Kabupaten Ciamis (level 3)
12. Kabupaten Bogor (level 3) 13. Kabupaten Bandung Barat (level 3) 14. Kabupaten Bandung
(level 3) 15. Kabupaten Purwakarta (level 4) 16. Kabupetan Karawang (level 4) 17. Kabupaten
Bekasi (level 4) 18. Kota Sukabumi (level 4) 19. Kota Depok (level 4) 20. Kota Cirebon (level
4) 21. Kota Cimahi (level 4) 22. Kota Bogor (level 4) 23. Kota Bekasi (level 4) 24. Kota Banjar
(level 4) 25. Kota Bandung (level 4) 26. Kota Tasikmalaya (level 4).

149