Page 256 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 AGUSTUS 2021
P. 256

Ringkasan

              Kementerian  Ketenagakerjaan    menerima  data  calon  penerima  bantuan  pemerintah  berupa
              subsidi  gaji/upah  (BSU)  bagi  pekerja/buruh  dari    BPJS  Ketenagakerjaan    di  Jakarta,  Jumat
              (30/7/2021). Prosesi serah terima data ini sebagai tanda dimulainya program BSU tahun 2021.



              KEMNAKER SUDAH TERIMA DATA DAN ATURAN SUDAH RAMPUNG, SUBSIDI UPAH
              PEKERJA RP 1 JUTA SEGERA CAIR
              TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG -  Kementerian Ketenagakerjaan  menerima data calon penerima
              bantuan  pemerintah  berupa  subsidi  gaji/upah  (BSU)  bagi  pekerja/buruh  dari    BPJS
              Ketenagakerjaan  di Jakarta, Jumat (30/7/2021).

              Prosesi serah terima data ini sebagai tanda dimulainya program BSU tahun 2021.

              Selain  itu,  dikutip  dari  Kompas.com,  Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemnaker)  telah
              merampungkan aturan terkait dengan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2021 yang tertuang
              dalam Permenaker No 14 tahun 2020 yang diundangkan pada 28 Juli 2021.

              Permenaker ini mengatur mengenai perubahan Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah berupa
              Subsidi Gaji/Upah bagi Bekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019
              (Covid-19) dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

              Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyatakan bahwa pada hari ini pihaknya menerima
              data  dari    BPJS  Ketenagakerjaan    sebanyak  1  juta  calon  penerima  bantuan  dari  8,73  juta
              pekerja/buruh yang diproyeksikan akan menerima BSU.

              Untuk jumlah calon penerima tersebut, Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp8,8 Triliun.

              "Nantinya  data  1  juta  calon  penerima  BSU  tersebut  akan  dicek  dan  di-screening  oleh
              Kementerian  Ketenagakerjaan    untuk  memastikan  kesesuaian  format  data,  dan  menghindari
              duplikasi data," ujar Menaker Ida dikutip dari laman resmi Kemenaker.


              Menaker  Ida  meminta  kepada  seluruh  perusahaan  yang  belum  menyerahkan  data  rekening
              pekerjanya agar segera menyerahkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

              Begitu pula para pekerja/buruh yang memenuhi syarat, tapi belum menyerahkan data nomor
              rekening bank-nya ke perusahaan agar segera menyerahkan ke perusahaan guna memperlancar
              proses pemberian bantuan.

              "Saya  mengimbau  kepada  seluruh  perusahaan  dan  pekerja/buruh  di  seluruh  Indonesia  yang
              belum  mendaftar  di  program    BPJS  Ketenagakerjaan    ,  segera  daftarkan  diri  kita  dan
              pekerja/buruh kita pada program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di  BPJS Ketenagakerjaan  .
              Dengan demikian kita semua dapat terlindungi, terutama di masa-masa sulit seperti saat ini,"
              ucapnya.

              Ia berharap, bantuan ini dapat membantu meringankan beban ekonomi para pekerja/buruh dan
              juga perusahaan yang sedang mengalami kesulitan di masa pandemi Covid-19 ini.
              "Gunakanlah sebaik-baiknya dana bantuan yang telah diberikan. Patuhi protokol kesehatan, dan
              terus optimis kita pasti bisa melewati masa sulit ini apabila bersama-sama," katanya.

              Adapun, pekerja/buruh yang akan mendapat bantuan harus memenuhi seluruh persyaratan yaitu
              WNI yang dibuktikan dengan NIK dan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang

                                                           255
   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261