Page 265 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 AGUSTUS 2021
P. 265
Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp8,8 Triliun untuk memberikan BSU kepada 8,73
juta pekerja/buruh.
"Nantinya data 1 juta calon penerima BSU tersebut akan dicek dan di- screening oleh
Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan kesesuaian format data, dan menghindari
duplikasi data," ujar Ida Fauziah, dikutip dari laman Kemnaker .
Dia meminta kepada seluruh perusahaan yang belum menyerahkan data rekening pekerjanya
agar segera menyerahkan ke BPJS Ketenagakerjaan.
Daftar pekerja/buruh yang diprioritaskan menerima BSU Rp1 Juta 1. BSU diprioritaskan untuk
buruh/pekerja yang belum pernah menerima program Kartu Prakerja 2. BSU diprioritaskan unuk
pekerja yang belum menerima bantuan program keluarga harapan (PKH) 3. BSU diprioritaskan
unuk pekerja yang belum menerima bantuan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT
UMKM.
Mekanisme penyaluran BSU Rp1 juta Adapun terkait dengan mekanisme penyalurannya, BSU
disalurkan langsung ke rekening bank penerima bantuan. Para penerima BSU yang memiliki
mobile banking langsung dapat cek di gadget-nya, atau bisa langsung cek ke ATM dan ke kantor
cabang Bank Penyalur dengan tetap menjaga protokol Kesehatan.
Bank Penyalur BSU adalah Bank Milik Negara yang terhimpun dalam HIMBARA yaitu Bank BNI,
Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BTN. Khusus untuk penyaluran dana bantuan kepada
pekerja/buruh penerima bantuan di Provinsi Aceh, menggunakan Bank Syariah Indonesia (BSI).
"Bagi penerima bantuan yang belum memiliki rekening di bank tersebut, Kemnaker akan
membukakan rekening secara kolektif di Bank HIMBARA dan BSI agar penyaluran dana bantuan
dapat lebih mudah, efektif dan efisien," kata Menaker Ida.
Syarat penerima BSU Rp1 juta tahun 2021 Adapun, pekerja/buruh yang akan mendapat
bantuan BSU 2021 harus memenuhi seluruh persyaratan yaitu WNI yang dibuktikan dengan NIK
dan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS
Ketenagakerjaan, yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan sampai dengan Juni 202.
Pekerja yang berhak mendapatkan bantuan harus bergaji paling banyak Rp3,5 juta, dengan
ketentuan pekerja/buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau
kabupaten/kota lebih besar dari Rp3,5 juta.
Maka persyaratan gaji/upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum provinsi
atau kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.
Sebagai contoh upah minimum Kabupaten Karawang sebesar Rp4.798.312,00 dibulatkan
menjadi Rp4.800.000.
"Persyaratan lainnya, yaitu pekerja yang bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang
ditetapkan pemerintah," kata Ida.***.
264
