Page 491 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 AGUSTUS 2021
P. 491
"Saat ini petunjuk teknis dan pedoman umum sedang dipersiapkan dan semoga ini bisa segera
dioperasionalisasikan," ujarnya dalam acara rekomendasi Guru Besar FK UNAIR untuk
Percepatan Penanganan Covid-19, Jumat (30/7).
Ia menuturkan pemerintah perlu waktu untuk proses pendataan para penerima. Hal ini juga
melibatkan pemerintah daerah (pemda), Kementerian Sosial, hingga Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Data ini tentunya perlu disiapkan oleh pemda, di mana nanti data tersebut akan di- cleansing
dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan NIK, juga di- cleansing oleh BPKP,"
imbuhnya.
Ia berharap BTL tersebut bisa membantu pelaku usaha mikro mempertahankan usaha mereka
yang terdampak PPKM level 4.
"Pemerintah meningkatkan alokasi anggaran sebesar Rp699 triliun dinaikkan menjadi Rp744,75
triliun. Anggaran ini untuk penanganan dari sisi kesehatan dan perlindungan sosial di
masyarakat," ujarnya.
Dana tersebut dialokasikan untuk berbagai program. Meliputi, kesehatan Rp214,95 triliun,
perlindungan sosial Rp187,84 triliun, dukungan UMKM dan korporasi Rp161,20 triliun, program
prioritas Rp117,94 triliun, dan insentif usaha Rp62,83 triliun.
490
