Page 571 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 AGUSTUS 2021
P. 571
Pengecualian ia berikan kepada pekerja di wilayah Aceh, yang bisa menggunakan rekening Bank
Syariah Indonesia (BSI) untuk menerima bantuan subsidi upah (BSU) tersebut.
"Bagi yang belum memiliki rekening di bank tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan akan
membukakan rekening secara kolektif di bank Himbara dan BSI," ujar Menaker Ida dalam sesi
teleconference, Jumat (30/7/2021).
Ida menjelaskan, mekanisme tersebut berbeda dengan pencairan bantuan subsidi gaji pada
2020. Pada tahun lalu, seluruh penerima dibebaskan untuk menggunakan rekening bank apapun.
"Sekarang ini dimaksudkan agar penyaluran dana bantuan bisa lebih mudah, efektif, dan efisien,"
sambung Ida.
Untuk mempercepat proses pemberian bantuan subsidi gaji ini, dia pun meminta kepada seluruh
perusahaan yang belum menyerahkan data rekening pekerjanya agar segera memberikannya
kepada BPJS Ketenagakerjaan.
"Begitu juga bagi pekerja atau buruh yang memenuhi syarat dan belum menyerahkan data
rekeningnya, kami mohon segera berikan karena ini akan memperlancar pemberian bantuan
subsidi gaji," imbuh Ida.
hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Sebelumnya Menteri Ida mengatakan, pemerintah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan
siap menyalurkan bantuan subsidi gaji atau subsidi upah senilai Rp 1 juta kepada 8,7 juta tenaga
kerja di wilayah PPKM level 3 dan level 4.
"Kementerian Ketenagakerjaan beserta BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan excercise kepada
8,7 juta tenaga kerja atau buruh sebagai calon penerima bantuan subsidi gaji," ujar Ida dalam
sesi teleconference, Jumat (30/7/2021).
Ida menjelaskan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menerima bantuan subsidi
gaji ini. Pertama tercatat sebagai WNI yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan
(NIK).
Kemudian terdaftar sebagai penerima jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS yang masih aktif
sampai dengan Juni 2021.
Syarat lain, bantuan subsidi gaji ini diberikan kepada tenaga kerja dengan upah maksimal Rp
3,5 juta per bulan sesuai upah minimun provinsi (UMP) atau kabupaten/kota tempatnya bekerja.
570
