Page 642 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 AGUSTUS 2021
P. 642
Landasan hukum dari BSU telah diterbitkan Ida pada Rabu (28/7) yaitu Permenaker Nomor 16
Tahun 2021 tentang perubahan atas Permenaker Nomor 14 tahun 2020 tentang pedoman
pemberian BSU bagi pekerja/buruh dalam penanganan dampak Covid-19.
"Harap masyarakat mengetahui bahwa tahap awal proses penyelenggaraan BSU telah dimulai,
di mana Dirut BPJSTK Anggoro akan menyerahkan data 1 juta calon penerima BSU dari estimasi
8,7 juta pekerja. Data ini sangat dinamis sesuai dengan ketentuan Permenaker tersebut," ungkap
Ida.
Data 1 juta calon penerima BSU itu akan dicek, di-screening oleh Kemnaker untuk memastikan
kesesuaian format data dan menghindari duplikasi data.
"Adapun variabel yang akan diperiksa adalah kelengkapan data antara nomor rekening, NIK,
sektornya, dan melakukan pemadanan dengan data penerima bantuan pemerintah lainnya,"
terang Ida.
BPJSTK dipilih sebagai sumber data mengingat sampai saat ini data BPJSTK dinilai paling akurat,
lengkap, akuntabel, dan valid digunakan oleh pemerintah sebagai dasar pemberian BSU secara
cepat dan tepat sasaran. Di samping memberikan apresiasi kepada pekerja dan perusahaan yang
menjadi peserta BPJSTK.
"Kami meminta kepada seluruh perusahaan yang belum menyerahkan data rekening pekerjanya
untuk segera menyerahkan ke BPJSTK, dan kepada para pekerja/buruh yang memenuhi syarat
tapi belum memberikan datanya kepada perusahaan, kami mohon untuk segera menyerahkan
kepada perusahaan. Ini akan memperlancar penyaluran BSU," katanya.
641
