Page 98 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 AGUSTUS 2021
P. 98
Pertanyaanya, bagaimana dengan yang ter PHK, pekerja yang dirumahkan, dipotong upahnya,
pekerja yang dirumahkan tanpa upah dan belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Jika benar bantuan hanya diberikan kepada pekerja yang terdaftar dan masih aktif menjadi
peserta BPJS ketenagakerjaan, berarti peserta tersebut masih membayar iuran, dan ini artinya
juga masih mendapatkan upah dari pengusaha.
Maka wajar jika sebagian masyarakat merasa diperlakukan tidak adil, karena sesungguhnya
masih banyak para pekerja informal, yang boleh jadi tidak hanya berkurang mata pencaharianya,
tetapi hilang atau sama sekali tidak ada pendapatan.
Selayaknya, Bantuan Subsidi Upah atau apapun namanya, lebih penting diberikan kepada
peserta BPJS yang nonaktif, karena kalau non aktif berarti tidak membayar iuran, yang artinya
pekerja tidak mendapatkan upah lagi.
Memang masih ada skema lain bantuan dari pemerintah selain subsidi upah, seperti bantuan
langsung tunai UMKM, bantuan sosial, bantuan beras dan lainya.
Dipastikan segala bentuk dan nilai bantuan yang diberikan, belum dapat mengatasi keterpurukan
ekonomi masyarakat sebagai dampak pandemi dan penerapan PPKM, meski pemerintah telah
mengeluarkan dana triliunan rupiah.
Kita berharap PPKM yang sekarang diperlonggar untuk sektor tertentu, berangsur akan
diperlonggar untuk sektor lainnya.
Tetapi selagi Covid-19 masih terus menimbulkan banyak korban, PPKM tetap menjadi pilihan
bahkan diperketat lagi.
Jika tidak ingin ada pembatasan lagi, yang dapat dilakukan adalah bersama-sama memutus
rantai penyebaran Covid-19. Dengan satu cara bersama-sama pula menaati protokol kesehatan.
(AB/YAF/Foto Ilustrasi : Antara) Komentar ditulis dan disusun oleh Wakil Pemimpin Redaksi RRI
Madiun, Imam Suyanto..
97
