Page 156 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2021
P. 156
Syaratnya, perusahaan transparan menjelaskan laporan keuangan selama dua tahun terakhir
kepada pekerja.
Hasil kesepakatan antara perusahaan dan pekerja dengan syarat itu harus dibuat tertulis dan
diserahkan kepada Dinas Ketenagakerjaan. Perusahaan ini diwajibkan lapor sebelum H-7
Lebaran.
Supaya regulasi berjalan dengan baik, Kemenaker membuka posko aduan masyarakat terkait
THR. Kemenaker berjanji laporan aduan yang diterima langsung ditinjaklanjuti atau diproses.
Menurut catatan Menaker Ida, selama kurun waktu 20-23 April 2021, Posko THR mendapat 194
laporan. Jumlah itu terbagi dari 119 konsultasi THR dan 75 pengaduan THR. Setiap laporan yang
masuk langsung ditindaklanjuti tim penanganan dari Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) serta Ditjen Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3) Kemnaker.
Kemenaker membentuk Posko THR Keagamaan 2021 tidak hanya di pusat, tetapi juga di daerah
meliputi tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Agar lebih efektif, Posko THR 2021 juga melibatkan
Tim Pemantau dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dan dari unsur Organisasi
Pengusaha. Keduanya duduk dalam keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional.
Sudah jelas bukan, bahwa pemerintah serius melindungi hak pekerja atau buruh terkait THR.
Tak perlu lagi meragukan komitmen pemerintah terhadap para pekerja atau buruh. Pemerintah
akan selalu ada dan hadir untuk rakyat Indonesia.
155
