Page 163 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2021
P. 163
Judul Langgar Bayar THR Bakal Disanksi
Nama Media nusabali.com
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL https://www.nusabali.com/berita/94766/langgar-bayar-thr-bakal-
disanksi?utm_source=rss_feed
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-05-10 14:45:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Dalam menegakkan aturan, Ida menyebut Kementerian Ketenagakerjaan memperkuat aspek
pengawasan dan penegakan hukum guna memastikan THR dibayarkan kepada pekerja sesuai
ketentuan. "Sebelumnya kami konsentrasi pada layanan informasi dan konsultasi terkait THR,
maka sekarang kami perkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran
aturan THR," kata Ida lewat rilis seperti dilansir cnnindonesia.com, Jumat (7/5).
LANGGAR BAYAR THR BAKAL DISANKSI
Dalam menegakkan aturan, Ida menyebut Kementerian Ketenagakerjaan memperkuat aspek
pengawasan dan penegakan hukum guna memastikan THR dibayarkan kepada pekerja sesuai
ketentuan.
"Sebelumnya kami konsentrasi pada layanan informasi dan konsultasi terkait THR, maka
sekarang kami perkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan
THR," kata Ida lewat rilis seperti dilansir cnnindonesia.com, Jumat (7/5).
Ia meminta gubernur, wali kota, dan bupati untuk turun tangan langsung dalam menyelesaikan
setiap pengaduan THR yang masuk ke Posko THR yang dibentuk. Selain itu, ia juga
mengingatkan agar tak segan memberikan sanksi bila ditemukan pelanggaran.
Tercatat, Posko THR Keagamaan 2021 Kemenaker sudah menerima 1.569 laporan selama
periode 20 April-6 Mei 2021. Terdiri dari 670 konsultasi THR dan 899 pengaduan THR.
Ada berbagai kategori sektor usaha yang masuk dalam laporan di antaranya adalah ritel, jasa
keuangan dan perbankan, konstruksi, manufaktur, migas, alat kesehatan, industri makanan dan
minuman, dan lain-lain.
Beberapa permasalahan pembayaran THR yang diadukan, antara lain THR tidak dibayar sama
sekali, dibayar sebagian, dibayar bertahap dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan, dibayar
bukan dalam bentuk uang, dan perusahaan tak mampu karena terdampak pandemi covid-19.
162
