Page 242 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2021
P. 242
dinas tenaga kerja di daerah untuk menyelesaikan pengaduan pembayaran THR," kata Sekretaris
Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Senin (10/5).
Rincian dari 1.860 laporan yang masuk itu dalam bentuk 684 konsultasi THR dan 1.176
pengaduan terkait pembayaran THR. Laporan yang masuk ke Posko THR Kemnaker berasal dari
berbagai sektor seperti ritel, perbankan, dan konstruksi dengan permasalahan yang diadukan
seperti THR tidak dibayar sama sekali, dibayar sebagian, disalurkan bertahap dan dibayar bukan
dalam bentuk uang.
Terkait berbagai permasalahan THR itu, Anwar mendorong para pekerja yang memiliki isu
dengan pembayaran THR untuk segera melaporkan ke Posko THR baik yang dibentuk di pusat
oleh Kemnaker maupun posko yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Dia menegaskan bahwa
THR keagamaan merupakan pendapatan bukan upah yang wajib dibayarkan perusahaan.
"Para pekerja yang merasa tidak mendapatkan THR sesuai dengan ketentuan dapat segera
melaporkan permasalahannya ke posko terdekat. Setiap permasalahan pasti kita tindaklanjuti
dan mencari solusi yang terbaik bagi pekerja maupun pengusaha," ujar Anwar.
Sebelumnya, Menaker Ida Fauziyah telah mengeluarkan edaran yang mewajibkan pembayaran
THR secara penuh dengan paling lambat disalurkan H-7 sebelum Lebaran. Bagi perusahaan yang
masih terdampak Covid-19 harus melakukan dialog dengan pekerja berdasarkan laporan
keuangan yang transparan untuk mencapai kesepakatan. Dispensasi pembayaran bagi
perusahaan terdampak pandemi sendiri adalah sehari sebelum Idul Fitri.
241
