Page 15 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 AGUSTUS 2020

Di sisi lain, kata Andri, tidak sedikit karyawan yang memilih untuk merahasiakan telah terinfeksi
virus corona karena takut kehilangan pekerjaan. Andri menjamin kekhawatiran itu tidak akan
terjadi. Untuk itu, Disnaker telah membuka layanan informasi dan pengaduan jika ada karyawan
yang dipecat oleh perusahaan karena terinfeksi Covid-19.

Berdasarkan data pemerintah DKI Jakarta, di Ibu Kota terdapat 90 kluster perkantoran dengan
total 459 kasus paparan Covid-19. Angka ini meningkat sejak penerapan pembatasan sosial
berskala besar (PSBB) transisi. Kantor yang menjadi kluster pun beragam, dari kementerian,
lembaga/ badan, badan usaha milik negara, kepolisian, kantor pemerintahan, hingga
perusahaan swasta.

Untuk mencegah penyebaran wabah di perkantoran, Gubernur Anies Baswedan menegaskan
bakal memperketat pengawasan protokol kesehatan. Bahkan Anies mengancam memberikan
denda progresif kepada perusahaan yang secara berulang melanggar aturan. Pemberlakuan
denda progresif ini masih mengacu pada Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 51 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan PSBB pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.

Denda progresif itu mulai berlaku pada masa perpanjangan ketiga PSBB transisi fase I.
Pemerintah berencana menggandeng TNI serta Polri dalam pengawasan, pemeriksaan, dan
pendisiplinan protokol kesehatan. "Pelanggar nantinya juga akan diumumkan resmi di situs
kami, lengkap dengan keterangan pelanggaran dan penindakannya," katanya Anies, pekan lalu.

Munculnya kluster perkantoran ini sempat dikritik oleh sejumlah anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Jakarta. Mereka menilai pelanggaran protokol kesehatan di perusahaan sering
terjadi karena pengawasan terlalu longgar.

Andri mengatakan Disnaker sebenarnya telah berupaya maksimal mengawasi perkantoran.
Namun jumlah tenaga pengawas tidak sebanding dengan obyek yang harus diawasi. Saat ini
Dinas hanya memiliki 58 personel yang khusus memantau perusahaan. Jumlah itu dibagi ke
dalam lima tim. Sedangkan obyek yang harus diawasi mencapai 78.946 perusahaan. "Satu tim
ditargetkan memeriksa 3-4 perusahaan per hari," kata Andri.

Andi meminta semua perusahaan juga berpartisipasi mengawal protokol kesehatan dengan
memaksimalkan fungsi Satgas Covid-19 di lingkup internal masing-masing. Dalam Surat
Keputusan Kepala Disnaker Nomor 1477 Tahun 2020 disebutkan bahwa setiap perusahaan
harus membentuk satgas penanganan Covid-19. Satgas inilah yang berperan menyiapkan dan
menerapkan protokol Covid-19 di setiap perkantoran.

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jakarta, Syarif, menyarankan pemerintah DKI ikut
melibatkan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat hingga Karang Taruna untuk mengawasi
protokol kesehatan di perkantoran. Sebab, menurut dia, pelibatan TNI dan polisi masih belum
cukup untuk membantu mengawasi protokol kesehatan. "Mereka bisa bantu mengawasi
aktivitas perkantoran di dekat permukiman," kata Syarif.

Caption:

Petugas melayani pengurusan perizinan usaha dengan menerapkan protokol kesehatan di ruang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pusat di gedung BKPM, Jakarta, 23 Juli lalu.

Petugas Damkar menyemprotkan cairan disinfektan di gedung DPRD DKI Jakarta, 29 Juli lalu.

14