Page 186 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 AGUSTUS 2020
P. 186
Judul Omnibus Law, Buruh dan DPR Beda Persepsi
Nama Media rri.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://rri.co.id/polhukam/politik/878284/omnibus-law-buruh-dan-dpr-
beda-persepsi
Jurnalis Rizki Supermana
Tanggal 2020-08-03 00:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Rudi Habedaman (Koordinator aksi KSPI) Kita sangat menolak isu dari Omnibus Law
RUU Cipta Kerja ini, karena memang ini sangat merugikan buruh. Bahkan bukan hanya buruh
tapi juga rakyat secara keseluruhan, jadi aksi ini untuk menyampaikan tuntutan kita kepada
DPR untuk menolak atau tidak membahas RUU ini karena tidak dibutuhkan rakyat. Menuntut
kepada Pemerintah untuk menarik Surat Presiden dan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dari DPR
Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan aksi unjuk rasa menolak RUU Omnibus
Law Cipta Kerja di depan Gedung DPR RI, Jakarta.
Koordinator aksi KSPI, Rudi Habedaman menyebut RUU Omnibus Law rugikan buruh terkait
penerapan sistem kerja kontrak di semua sektor pekerjaan, upah per jam, penghilangan jaminan
sosial dan pesangon, serta lainnya.
Intinya, KSPI menolak sepenuhnya RUU Omnibus Law karena dianggap sangat merugikan
buruh, serta hanya memperhatikan pengusaha.
OMNIBUS LAW, BURUH DAN DPR BEDA PERSEPSI
Jakarta: Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan aksi unjuk rasa menolak RUU
Omnibus Law Cipta Kerja di depan Gedung DPR RI, Jakarta.
Koordinator aksi KSPI, Rudi Habedaman menyebut RUU Omnibus Law rugikan buruh terkait
penerapan sistem kerja kontrak di semua sektor pekerjaan, upah per jam, penghilangan jaminan
sosial dan pesangon, serta lainnya.
185
