Page 8 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 AGUSTUS 2020

Selain itu, Disnaker di berbagai daerah diminta memberikan pemahaman yang positif kepada
stakeholder mengenai RUU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan.

Disnaker di daerah juga diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan institusi terkait di daerah
masing-masing. Tujuannya, mendukung dan berkontribusi dalam aktivitas komunikasi publik
terkait RUU Ciptaker klaster ketenagakerjaan.

Menaker Ida mengatakan, RUU Ciptaker merupakan upaya pemerintah memperluas
kesempatan kerja, meningkatkan pelindungan dan kelangsungan bekerja, serta meningkatkan
perlindungan hak dalam hal terjadi PHK.

RUU Ciptaker dirancang untuk menjawab kebutuhan tantangan ketenagakerjaan. Terlebih di
saat kondisi pandemi Covid-19.

"RUU CK ini lebih progresif dalam memberikan perlindungan kepada pekerja. Bapak/Ibu juga
perlu sampaikan ke stakeholder masing-masing, RUU Ciptaker ini sebuah jawaban atas
tantangan itu. Pemerintah menyadari draf RUU perlu penyempurnaan, bahkan Presiden
memerintahkan kembali untuk mendengar aspirasi stakeholder," ujarnya.

Menurut Menaker Ida, RUU Ciptaker ini bukan hanya bertujuan untuk membuka kesempatan
kerja bagi calon pekerja.
"Mereka yang eksis bekerja pun harus dipastikan pengembangannya. Justru ketika kondisi
pandemik Covid-19, semakin mendorong kita untuk menuntaskan RUU Ciptaker karena
pengangguran yang sudah bisa kita tekan menjadi 6,8 juta," ujarnya.

Politisi PKB ini menjelaskan, bertambahnya jumlah pengangguran yang menyentuh angka 3,5
juta, akan menjadi pekerjaan serius bagi pemerintah dan Disnaker seluruh Indonesia dalam
penuntasan RUU Ciptaker ini.

"RUU Ciptaker ini menentukan relevansinya ketika kondisi sulit seperti ini. Salah satu contohnya
bagaimana memberikan jaminan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, termasuk bagi
pekerja waktu tertentu atau pekerja kontrak," katanya.

Menaker Ida menegaskan, dalam proses pembahasan RUU Ciptaker secara tripartit ditemukan
dinamika yang positif yaitu dialog yang berjalan dinamis dan kondusif, serta banyak masukan
yang bersifat konstruktif. Semua materi telah selesai dibahas dengan hasil pembahasan yaitu
beberapa materi yang tercapai kesepahaman bersama dan terdapat materi yang mendapat
masukan sesuai pandangan masing-masing unsur.

"Juga disepakati bahwa penyusunan peraturan pelaksanaan RUU Ciptaker akan segera
dilaksanakan dengan mengikutsertakan unsur pengusaha dan unsur SP/SB, serta pihak-pihak
terkait lainnya," katanya.

Menaker Ida mengungkapkan, dari hasil pembahasan secara tripartit, RUU Ciptaker
mengandung 10 pokok hasil pembahasan di klaster ketenagakerjaan. Materi- materi itu adalah
materi bagian umum, materi TKA, materi PKWT, materi alih daya, materi waktu kerja dan
istirahat, materi pengupahan, materi pesangon dan PHK, materi sanksi, materi jaminan
kehilangan pekerjaan dan materi penghargaan lainnya.
EDITOR: ANGGA ULUNG TRANGGANA Tag: KEMNKAER RUU CIPTA KERJA IDA FAUZIYAH
DPR .

7