Page 175 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 SEPTEMBER 2020
P. 175
kerjaan selama bencana nonalam penyebaran Covid-19 dapat kita mulai sosialisasikan," kata
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Kantor Kemenaker, Jakarta, Rabu (9/9).
PP No 49 Tahun 2020 itu sebelumnya telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada
Senin (31/8) pekan lalu untuk memberikan perlindungan bagi pekerja dan perusahaan saat
pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap perekonomian.
Menaker meminta kepada jajaran
di BP Jamsostek untuk berkoordinasi mensosialisasikan peraturan itu kepada seluruh pemangku
kepentingan termasuk pekerja dan pemberi kerja.
"Saya berharap dengan pemberlakuan PP ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku
kepentingan jaminan sosial ketenagakerja an, meringankan beban pemberi kerja dan peserta
dalam memenuhi kewajiban pembayaran iuran," tegas Ida.
Berdasarkan PP tersebut terdapat jenis pelonggaran iuran BP Jamsostek yaitu kelonggaran batas
waktu iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 99 persen.
Artinya, peserta atau pemberi kerja hanya harus berkewajiban membayar 1 persen dari total
iuran.
Sementara Jaminan Pensiun (JP) diberikan penundaan iuran 99 persen yang berarti peserta dan
pemberi kerja hanya harus membayar 1 persen dan sisanya dapat dibayar bertahap atau
sekaligus beberapa waktu ke depan.
Selain itu, diputuskan akan diadakan relaksasi denda iuran dari 2 persen menjadi 0,5 persen
selama masa relaksasi berlangsung. Bagi yang ingin mendapatkan keringanan iuran JKK dan JKM
harus memenuhi syarat bagi pekerja penerima upah dan bukan penerima upah yang sudah
menjadi peserta harus melunasi pembayaran iuran hingga Juli 2020. Bagi mereka yang baru
menjadi peserta harus membayar iuran dua bulan pertama dan membayar 1 persen selama masa
relaksasi. (Ful/Ant)-f
174
