Page 193 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 JUNI 2021
P. 193
Ringkasan
Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani diwakili oleh Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Setda Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) drh Iskandar secara resmi membuka
Sosialisasi Kewajiban Pemberi Kerja Badan Usaha dalam hal Program JKN-KIS BPJS Kesehatan
segmen PPU (Pekerja Penerima Upah) Swasta di Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah bertempat
di Toba Room Hotel Pia Pandan, Selasa (22/06/2021). Kegiatan sosialisasi ini digelar oleh BPJS
Kesehatan Cabang Sibolga bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapteng.
10 PERUSAHAAN DI TAPTENG IKUTI SOSIALISASI
Pandan : Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani diwakili oleh Asisten Perekonomian
dan Pembangunan Setda Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) drh Iskandar secara resmi
membuka Sosialisasi Kewajiban Pemberi Kerja Badan Usaha dalam hal Program JKN-KIS BPJS
Kesehatan segmen PPU (Pekerja Penerima Upah) Swasta di Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah
bertempat di Toba Room Hotel Pia Pandan, Selasa (22/06/2021). Kegiatan sosialisasi ini digelar
oleh BPJS Kesehatan Cabang Sibolga bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Tapteng.
Mengawali sambutannya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan drh Iskandar menyampaikan
titip salam Bupati Tapteng Bakhtiar Ahmad Sibarani dan Wakil Bupati Tapteng Darwin Sitompul
kepada seluruh peserta sosialisasi.
"Pemkab Tapanuli Tengah menyambut baik pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini untuk
memberikan pemahaman bagi kita semua akan kewajiban dan hak Program Jaminan Sosial
Kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi segmen pekerja penerima upah
(pekerja yang penerima penghasilan atau upah dari pemberi kerja). Pemberi kerja wajib
mengusulkan atau mengakomodir jaminan kesehatannya sebagai Peserta PPU sesuai Peraturan
Presiden Nomor 82 Tahun 2018, pasal 4 ayat 2, pada poin 7 dan poin 8," kata Asisten
Perekonomian dan Pembangunan Setda Tapteng drh Iskandar.
Drh Iskadar mengatakan bahwa peningkatan kualitas jaminan kesehatan merupakan tanggung
jawab semua pihak. "Hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat ataupun
hanya BPJS kesehatan saja namun juga merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan
Pengusaha atau pemberi kerja dan juga masyarakat," lanjut drh Iskandar.
"Untuk itu, Bapak Bupati berpesan kepada kita semua agar dapat memanfaatkan kesempatan
ini dengan sebaik-baiknya atas materi yang diberikan oleh BPJS kesehatan agar terbentuk
pemahaman yang sama dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018
beserta regulasi turunannya sehingga pekerja dan pemberi kerja memahami hak dan
kewajibannya," ucap drh Iskandar.
Selanjutnya, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sibolga Bernat Sibarani meyampaikan, "Tujuan
kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa badan usaha yang berada di Kabupaten Tapanuli
Tengah mendaftarkan seluruh pekerja kepada program JKN karena data yang kita lihat dan
periksa hasilnya masih ada Badan Usaha yang tidak seluruh karyawannya didaftarkan.
Berdasarkan peraturan dinyatakan bahwa seluruh pekerja itu harus didaftarkan kepada Program
JKN. Untuk itulah, kita melakukan kegiatan ini berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten
Tapanuli Tengah, sehingga pengusaha di daerah ini dapat mendaftarkan karyawannya pada
program tersebut," katanya Pada acara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab
Tapteng drh Iskandar menyerahkan Sertifikat kepada pihak PT. Cahaya Pelita Andhika yang telah
mendaftarkan seluruh pekerjanya ke Program JKN.
192
