Page 245 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 JUNI 2021
P. 245
Judul Geser Libur Nasional, Satgas Antisipasi Lonjakan Covid-19
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210623132512-25-
658263/geser-libur-nasional-satgas-antisipasi-lonjakan-covid-19
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-06-24 09:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pemerintah memaksimalkan upaya pencegahan lonjakan kasus Covid-19 melalui Surat
Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) yang menetapkan
perubahan tiga hari libur nasional. Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan
Covid-19 Wiku Adisasmito menjelaskan, hari libur Tahun Baru Islam 1443 Hijriah dan Maulid Nabi
Muhammad SAW masing-masing dimundurkan satu hari menjadi 11 Agustus dan 20 Oktober
2021, sedangkan cuti bersama Natal pada 24 Desember 2021 ditiadakan.
GESER LIBUR NASIONAL, SATGAS ANTISIPASI LONJAKAN COVID-19
Jakarta - Pemerintah memaksimalkan upaya pencegahan lonjakan kasus Covid-19 melalui Surat
Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) yang menetapkan
perubahan tiga hari libur nasional.
Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito
menjelaskan, hari libur Tahun Baru Islam 1443 Hijriah dan Maulid Nabi Muhammad SAW masing-
masing dimundurkan satu hari menjadi 11 Agustus dan 20 Oktober 2021, sedangkan cuti
bersama Natal pada 24 Desember 2021 ditiadakan.
Wiku menegaskan, ketetapan ini bukan untuk melanggar hak pekerja, melainkan sebagai bentuk
antisipasi potensi lonjakan kasus Covid-19 setelah periode libur panjang.
"Saya perlu tekankan di sini bahwa kebijakan pemerintah dalam menggeser hari libur merupakan
upaya untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus pascalibur panjang," kata Wiku dalam rilis
tertulis seperti dilansir dari Antara, Selasa (22/6).
Selain itu, pemerintah juga memotivasi optimalisasi PPKM mikro dan posko sesuai fungsinya.
Pemerintah daerah diimbau peka membaca data tren pergerakan kasus Covid-19 di wilayah
setempat, karena zonasi kabupaten atau kota yang bersifat dinamis memerlukan pemantauan
berkala.
244
