Page 151 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020
P. 151
Adapun calon pekerja atau buruh yang mendapatkan bantuan harus memenuhi persyaratan
yakni, warga negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan,
anggota BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan kartu kepesertaan, dan peserta
membayar iuran dihitung berdasarkan upah di bawah 5 juta sesuai yang dilaporkan kepada BPJS
Ketenagakerjaan.
Selain itu, calon peserta harus memiliki rekening bank aktif dan tidak termasuk peserta penerima
manfaat kartu prakerja dan membayar iuran hingga Juni 2020. "Nantinya penyaluran subsidi
upah dilakukan dengan memindahbukukan dari bank penyalur ke rekening penerima bantuan
melalui bank-bank BUMN yang terhimpun di Himbara," jelasnya.
Dalam mengawasi pelaksanaan bantuan supaya tepat sasaran, pemerintah mendapatkan
pendampingan dari kepolisian, Kejaksaan Agung, KPK, BPK, dan BPKP.
Dalam kesempatan yang sama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto
mengatakan, pihaknya menyambut baik program bantuan subsidi upah yang dilakukan
pemerintah. Agus menganggap, program tersebut menjadi nilai tambah bagi pekerja yang
terdaftar sebagai peserta aktif BP Jamsostek, selain mendapatkan perlindungan dari risiko kerja
dalam bentuk kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan juga jaminann pensiun.
"BP Jamsostek menyatakan kesiapannya dalam mendukung program penerima subsidi upah ini,
dan saat ini BP Jamsostek siap menjalankan tugas amanah ini dan kami akan menyiapkan data
sebagaimana dipersyaratkan," kata Agus.
Nantinya, dari data yang ada, pihaknya akan menyisir peserta aktif atau pekerja formal yang
upahnya di bawah Rp 5 Juta per bulan berdasarkan data upah pekerja yang dilaporkan oleh
pemberi kerja dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan.
Terhitung sejak Sabtu (8/8), BPJS Ketenagakerjaan meminta ke perusahaan agar melengkapi
nomor-nomor rekening pekerjaannya yang gajinya di bawah Rp 5 juta sesuai yang dilaporkan
ke BPJS Ketenagakerjaan. "Kami sedang melakukan penyisiran data by name, by address siapa
saja peserta aktif per 30 Juni dan kami mendapat data sebanyak 15,7 juta, tapi data itu belum
ada nomor rekeningnya," ucap Agus.
Pemerintah akan memberikan subsidi gaji bagi pekerja formal dengan gaji di bawah Rp 5 juta
per bulan yaitu sebesar Rp 600 ribu per bulan pada kuartal III-2020, yang berarti selambat-
lambatnya September 2020.
"Kami menyisir peserta aktif penerima upah dari sektor pekerja formal dengan upah di bawah
Rp 5 juta berdasarkan laporan pemberi kerja dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan, ini tidak
termasuk mereka yang bekerja di induk perusahaan BUMN, lembaga negara, dan instansi
pemerintah," ucap Agus.
Sedangkan di tempat terpisah, Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan
Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir mengatakan, pemerintah berupaya keras melewati
badai pandemi dengan menangani sisi kesehatan dan perekonomian secara bersamaan. "Yang
kami tanamkan sekarang ini adalah, kesehatan pulih, ekonomi bangkit," ujar Erick saat berdiskusi
di kantor Kadin, Jakarta, Senin (10/8).
Belanja Produk Lokal
Menaker Ida Fauziyah berharap, para penerima bantuan subsidi upah menggunakan insentif
tersebut untuk membeli produk dalam negeri guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
Dengan begitu, kata dia, bantuan subsidi gaji dapat memberikan efek berlipat ganda ke sektor-
sektor lain dalam perekonomian dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
150
