Page 159 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020

Fitch yang bermarkas besar di New York ini memproyeksikan pada keseluruhan 2020 ekonomi
RI akan terkontraksi 2%. Kendati demikian, ia mempertahankan rating RI antara lain karena
pemerintah dinilai mampu menyeimbangkan prospek pertumbuhan jangka menengah yang
menguntungkan plus rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto yang rendah,
dengan faktor masih tingginya ketergantungan pada pembiayaan eksternal, pendapatan
pemerintah rendah, dan secara struktural tertinggal dibanding sesama negara berkategori 'BBB'
terkait indikator tata kelola dan PDB per kapita.

Sementara itu, per 6 Agustus 2020, Kementerian Keuangan mencatat realisasi stimulus
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) meningkat ke 21,8%, setara Rp
151,25 triliun dari pagu yang ditetapkan Rp 695,2 triliun tahun ini.

Rinciannya, pertama, realisasi anggaran kesehatan sebesar Rp 7,14 triliun atau setara dengan
14,4% dari pagu senilai Rp 87,55 triliun. Anggaran kesehatan ini diperuntukan bagi insentif
kesehatan pusat dan daerah, santunan kematian tenaga kesehatan, kegiatan Satuan Tugas
Penanganan Covid-19, serta insentif bea masuk dan pajak pertambahan nilai (PPN) sektor
kesehatan.
Kedua, stimulus program perlindungan sosial tercatat sudah dikucurkan Rp 86,45 triliun, setara
48,8% dari pagu Rp 203,91 triliun. Ini untuk Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako,
bantuan sembako Jabodetabek, bantuan nontunai Jabodetabek, kartu prakerja, diskon listrik,
dan bantuan langsung tunai (BLT).
Ketiga, pencairan stimulus dukungan sektoral kementerian/lembaga (K/L) dan pemda sebesar
Rp 8,6 triliun, dari anggaran Rp 106,05 triliun. Dukungan ini diberikan untuk program padat
karya K/L, dana insentif daerah (DID) untuk pemulihan ekonomi, dan dana alokasi khusus (DAK)
fisik.

Keempat, realisasi insentif usaha senilai Rp 16,6 triliun, setara 13,7% dari anggaran Rp 120,61
triliun. Ini disalurkan untuk insentif pajak penghasilan (PPh) pasal 21 ditanggung pemerintah
(DTP), pembebasan PPh pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh pasal 25, pengembalian
pendahuluan PPN, dan diskon angsuran PPh badan.

Kelima, realisasi dukungan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar Rp 32,5
triliun, atau setara 27,1% dari pagu senilai Rp 123,47 triliun. Ini antara lain disalurkan untuk
penempatan dana pemerintah di perbankan, pembiayaan investasi Lembaga Pengelola Dana
Bergulir (LPDB), PPh final UMKM DTP, dan subsidi bunga UMKM.

Namun di pos keenam, lagi-lagi untuk pembiayaan korporasi sama sekali belum ada realisasi
apa-apa, alias nol. Padahal, anggarannya yang mencapai Rp 53,57 triliun ini juga hampir
semuanya untuk korporasi BUMN, sedangkan yang bagi swasta sangat minim.

Mengingat praktis kini hanya pemerintah dan BUMN yang masih punya kemampuan berbelanja,
maka sangatlah penting pembiayaan perusahaan pelat merah ini segera dikucurkan. Belanja
BUMN ini mul-tiplier effect-nya luar biasa besar, yang ditunggu-tunggu para kontraktor di daerah
agar kembali bisa bergerak dan ekonomi sekitar berputar.

Selain pembiayaan korporasi perlu dipercepat dan diguyurkan semuanya di kuartal III-2020,
realisasi dukungan kepada UMKM juga bisa disekaliguskan bulan-bulan ini. Untuk memastikan
pertumbuhan ekonomi di kuartal III ini bisa diangkat kembali positif, maka stimulus lanjutan
Agustus-September juga harus benar-benar nendang.

Untuk itu, stimulus korporasi swasta harus dinaikkan, setidaknya sama dengan korporasi BUMN.
Selain itu, rencana stimulus total Rp 33,12 triliun yang akan diberikan kepada 13,8 juta pekerja
non-PNS dan non-BUMN, misalnya, harus diperluas. Jika wacana kriteria saat ini aktif terdaftar

158