Page 324 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020
P. 324
SALURKAN BANTUAN SUBSIDI UPAH PEKERJA DI BAWAH RP 5 JUTA, PEMERINTAH
BENTUK TIM KOORDINASI
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, akurasi data pekerja atau buruh sangat penting
dalam program subsidi upah.
Oleh karena itu, dalam menyalurkan bantuan tersebut, pemerintah membentuk tim Koordinasi
Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan agar bantuan tepat sasaran.
"Karena ketepatan sasaran program ini bergantung dari verifikasi data yang dilakukan BPJS
Ketenagakerjaan maka dibentuk tim koordinasi pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri
Ketenagakerjaan ," kata Ida di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/8/2020).
Penyaluran program bantuan sebesar Rp 600 ribu bagi para pegawai swasta yang bergaji di
bawah Rp 5 juta tersebut menurut Ida akan didampingi oleh Kepolisian, Kejaksaan Agung, BPK,
BPKP, dan KPK.
"Kami meminta nanti dukungan dari menteri koordinator bidang perekonomian, nanti mohon
kiranya pak Sesmenko Susiwijono, kami juga minta dukungan dari Kementerian Keuangan yang
diwakili Staf Ahli bidang Pengeluaran Negara dan ada juga Staf Ahli bidang Makro Ekonomi dan
Keuangan Internasional," katanya.
Dalam kesempatan tersebut Ida menghimbau kepada para pekerja atau buruh penerima manfaat
agar menggunakan uang tersebut untuk belanja produk dalam negeri sehingga mendorong
konsumsi domestik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
"Terkahir harapan saya kepada teman teman pekerja yang akan menerima program ini, saya
minta belanjakanlah uang ini untuk membeli produk produk dalam negeri, belilah hasil karya
UMKM kita," pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah akan memberikan bantuan sebesar Rp 600 ribu per bulan bagi pekerja
swasta untuk mengurangi dampak Pandemi Covid-19.
Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional PEN Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa
bantuan diberikan bagi pegawai bergaji di bawah Rp 5 juta per bulan, selain karyawan BUMN
dan Pegawai Negari Sipil.
"Pegawai ini di luar BUMN dan Pegawai Negeri yang alhamdulillah sampai sekarang gajinya tidak
dipotong," ujar Budi di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat, (7/8/2020).
Bantuan tersebut diberikan per bulan sebesar Rp 600 ribu, selama 4 bulan.
Pemberian bantuan dilakukan dua tahap yakni tahap pertama di kuartal ke tiga, dan tahap ke
dua di kuartal ke empat.
"Bantuan ini akan diberikan langsung ke rekening tenaga kerja yang terdaftar di BPJS
ketenagakerjaan, cash langsung ke rekening tenaga kerja yang terdaftar di BPJS
ketenagakerjaan karena orang orang ini adalah orang orang yang belum di PHK, masih terbukti
terdaftar di BPJS tenaga kerja," pungkasnya..
323
