Page 342 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020
P. 342
INI CARA DAPAT BANTUAN RP 600 RIBU DARI JOKOWI, CATAT YAH..
Jakarta, - Pemerintah siap memberikan bantuan subsidi upah bagi pekerja/buruh sebesar Rp
600 ribu per bulan selama empat bulan.
Bantuan diberikan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi
pekerja/buruh selama masa pandemi Covid-19, sehingga dapat mendukung percepatan
pemulihan ekonomi nasional.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan program stimulus ini yang dikoordinasikan
dan dibahas bersama Tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian BUMN,
Kemnaker, Kemenkeu, dan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2020.
Adapun pekerja/buruh yang mendapat bantuan harus memenuhi seluruh persyaratan, yaitu WNI
yang dibuktikan dengan NIK; terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih
aktif di BPJS Ketenagakerjaan, dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan; dan peserta yang
membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 5 juta
sesuai upah yang di laporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
"Persyaratan lainnya, ialah pekerja/buruh penerima upah; pekerja/buruh yang bekerja pada
pemberi kerja selain pada induk perusahaan BUMN, lembaga negara, instansi pemerintah,
kecuali non ASN; memiliki rekening bank yang aktif; tidak termasuk dalam peserta penerima
manfaat program kartu prakerja; dan peserta yang membayar iuran sampai dengan bulan Juni
2020," tambahnya.
Nantinya, dalam proses penyaluran bantuan oleh bank penyalur dilakukan dengan
pemindahbukuan dana dari bank penyalur kepada rekening penerima bantuan pemerintah
melalui bank-bank BUMN yang terhimpun dalam HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara).
"Mekanisme penyaluran bantuan subsidi upah ini diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp600
ribu per bulan selama empat bulan (Rp 2,4 juta) yang akan diberikan setiap dua bulan sekali.
Artinya, satu kali pencairan, pekerja akan menerima uang subsidi sebesar Rp1,2 juta," ucapnya.
Data calon penerima bantuan ini bersumber dari data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang
telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan, sesuai kriteria dan persyaratan
yang ditentukan.
Menurutnya, pemerintah menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan sebagai dasar pemberian
bantuan subsidi secara cepat dan tepat sasaran karena saat ini data tersebut dinilai paling akurat
dan lengkap, sehingga akuntable dan valid.
Lebih lanjut ia menyatakan, data penerima bantuan diambil dari data BPJS Ketenagakerjaan
dengan batas waktu pengambilan data sampai dengan 30 Juni 2020. Sehingga, hanya peserta
yang telah terdaftar pada batas waktu tersebut dan memenuhi persyaratan.
Ia menambahkan, akurasi validasi data pekerja/buruh sangat penting karena ketepatan sasaran
program ini bergantung dari verifikasi data yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Ekspektasi publik dinilainya sangat luar biasa, sehingga program subsidi ini harus benar-benar
diterima oleh pekerja/buruh yang memenuhi persyaratan.
Ia juga mengemukakan bahwa berdasarkan hasil rapat dengan Kementerian/Lembaga,
disepakati untuk memperbanyak masyarakat yang akan mendapatkan bantuan ini, maka jumlah
calon penerima ditingkatkan menjadi 15.725.232 orang dari yang semula hanya 13.870.496
orang.
341
