Page 518 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020

kuartal III 2020, untuk memulihkan konsumsi rumah tangga yang pada kuartal II 2020
terkontraksi hingga minus 5,51 persen.
Porsi konsumsi rumah tangga merupakan yang terbesar dalam pembentukkan Produk Domestik
Bruto (PDB) yakni mencapai 57 persen. Maka itu, stimulus untuk memulihkan konsumsi rumah
tangga sangat penting agar roda-roda perekonomian menggeliat kembali.

"Kita berharap dengan adanya program subsidi upah terutama buat pekerja formal, buruh, maka
akan menaikkan pendapatan, daya beli, sehingga akan membantu konsumsi dan pemulihan di
kuartal III," ujar Susiwijono.

Pemerintah pada pekan kemarin telah mengumumkan skema bantuan sosial terbaru yakni
program subsidi upah untuk pekerja formal guna melindungi, mempertahankan dan
meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja selama masa pandemi COVID-19.

Pada Senin ini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengumumkan pemerintah menaikkan
jumlah penerima manfaat subsidi gaji dari 13,8 juta pekerja menjadi 15,7 pekerja dengan total
anggaran Rp37,7 triliun.

Kriteria penerima manfaat bantuan subsidi gaji ini adalah warga negara Indonesia yang
dibuktikan dengan nomor induk kependudukan, anggota BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan
dengan kartu kepesertaan dan peserta membayar iuran dihitung berdasarkan upah dibawah Rp5
juta sesuai yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu calon peserta harus memiliki rekening bank aktif dan tidak termasuk peserta penerima
manfaat kartu prakerja, serta membayar iuran hingga Juni 2020.

"Nantinya penyaluran subsidi upah dilakukan dengan memindahbukukan dari bank penyalur ke
rekening penerima bantuan melalui bank-bank BUMN yang terhimpun di Himpunan Bank-Bank
Negara," kata Ida.

Adapun data calon penerima bantuan diperoleh BPJS Ketenagakerjaan, dan pihak BPJS
Ketenagakerjaan bertanggungjawab atas kebenaran data.

Bantuan subsidi upah ini diberikan kepada pekerja atau buruh sebesar Rp600 ribu per bulan
selama empat bulan sehingga total menjadi Rp2,4 juta. Pencairan bantuan dilakukan dalam dua
tahap dan disalurkan setiap dua bulan sekali.

Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN) Budi Gunadi Sadikin
menjelaskan bantuan subsidi upah melengkapi semua bantuan sosial yang sudah diberikan
pemerintah yakni bantuan Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Bantuan Langsung Tunai
(BLT), BLT Dana Desa dan bantuan Kartu Pra-Kerja bagi karyawan yang terkena Pemutusan
Hubungan Kerja.
Pewarta: Indra Arief Pribadi Editor: Ahmad Wijaya COPYRIGHT (c)2020 .

517