Page 52 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020
P. 52
Keenam, peserta membayar iuran sampai Juni 2020. Sebab, peserta terpilih merujuk pada data
kepesertaan per tanggal 30 Juni 2020.
"BPJS Ketenagakerjaan (sekarang BPJamsostek ) bertanggung jawab mengenai kebenaran data
dan manfaat kepada buruh dan pekerja," katanya, Senin (10/8).
Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu menyatakan bantuan akan diberikan ke 13
juta pekerja. Total anggaran yang disiapkan untuk memberikan bantuan tersebut mencapai Rp
31 triliun.
Namun dalam perkembangan baru, Ida Fauziah menyatakan jumlah pekerja penerima bantuan
naik jadi 15,72 juta.
Dengan itu, anggaran naik dari Rp 33 triliun menjadi Rp 37 triliun. Tak Semua Karyawan
Pemberian BLT Corona ini diambil sebagai salah satu upaya untuk mendorong kinerja
perekonomian yang terpukul pandemi virus Corona (Covid-19).
Namun demikian, tidak semua karyawan akan mendapat BLT ini. Bantuan hanya diberikan
kepada karyawan swasta yang menjadi peserta BPJamsostek .
Lalu bagaimana nasib pegawai swasta dengan upah di bawah Rp 5 juta yang tidak mendapatkan
BLT tersebut? Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, penyaluran bantuan
kepada pegawai swasta yang tidak menjadi peserta BPJamsostek merupakan tantangan bagi
pemerintah.
Namun demikian, dirinya menilai pemerintah telah menelurkan beragam alternatif bantuan sosial
yang sebenarnya bisa diakses oleh masyarakat.
"Yang sekarang sudah ada melalui bansos, PKH (Program Keluarga Harapan), sembako, dana
desa, ini kan semua jumlah benefitnya sama, Rp 600.000 selama empat kali," jelas Sri Mulyani
dalam video conference, Senin (10/8).
"Atau kalau kena PHK , mereka bisa masuk di Kartu Prakerja, di situ juga dapat Rp 600 ribu
kali empat, pemerintah mencoba cover dengan setiap program," lanjut Sri Mulyani .
Menurut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, dengan berbagai program tersebut,
setidaknya sudah ada 60 hingga 70 juta penduduk Indonesia yang masuk ke dalam kategori
kelompok penerima.
"Kalau ditambah 13 juta (karyawan penerima stimulus upah) ini kita berharap semua sudah
tercover menyeluruh dari berbagai program," ujarnya.
Lebih lanjut dijelaskan, syarat kepesertaan BPJamsostek diperlukan untuk memastikan UU
Jaminan Sosial, lantaran kewajiban sebagai peserta memberikan manfaat bagi tenaga kerja.
Syarat kepesertaan juga menjadi basis data pemerintah untuk menyalukran bantuan tersebut.
Dengan demikian, pemerintah bisa mengindari konflik penyaluran bantuan lantaran sudah
memiliki data penerima baik nama, alamat, hingga nomor rekening.
"Kalau tidak punya nama, alamat, nomor account, ini akan sulit bagi pemerintah untuk
membantu. Dan mereka pasti akan terjadi banyak kisruh.
Dalam situasi ini kita akan terus tetap melakukan registrasi dengan tetap berpegang pada
institusi yang sudah punya data," ujar Sri Mulyani . (ask/tribunnews).
51
